Tinggalkan komentar

Filsafat Untuk Perjuangan Massa

Filsafat Untuk Perjuangan Massa

I. Pengertian Filsafat

Filsafat berasal dari kata philos (cinta) dan shopia (kearifan, pengetahuan, dan kebijaksanaan). Jadi pengertian filsafat ialah cinta kepada pengetahuan, kearifan, dan kebijaksanaan. Orang yang cinta pengetahuan adalah orang yang selalu ingin tahu hakikat tentang gejala dan peristiwa alam dan sosial. Orang yang cinta kearifan adalah orang yang selalu menggunakan pengetahuan sosial (perasaan, pikiran, dan kepentingan masyarakat) sebagai pedoman bertindak dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan orang yang cinta kebijaksanaan adalah orang yang selalu menguji pengetahuannya itu dengan praktek, atau orang yang membela kepentingan “orang-orang yang menderita”. Dengan demikian filsafat adalah ilmu berpikir yang bertumpu pada kehidupan nyata yang menghasilkan pengetahuan, kearifan, dan kebijaksanaan.
Pengetahuan ialah hasil tahu manusia mengenai sesuatu obyek, atau hasil tahu karena diberitahu orang lain. Tahu adalah hasil kerja otak setelah mengolah pengalaman inderawi, atau setelah diberitahu orang lain. Hasil kerja otak setelah mengolah pengalaman inderawi disebut pengetahuan langsung, sedangkan hasil kerja otak setelah diberitahu orang lain disebut pengetahuan tidak langsung. Pada umumnya manusia menggunakan pengetahuannya sebagai dasar bertindak untuk mencapai tujuan.
Kearifan ialah pengetahuan sosial yang mengarahkan tingkah laku manusia. Manusia yang arif adalah manusia yang tingkah lakunya didasarkan pada pengetahuan sosial yang dimilikinya untuk kepentingan sosial, khususnya untuk kepentingan rakyat jelata yang menderita. Makin luas pengetahuannya makin arif perilakunya dan makin berpihak kepada kepentingan rakyat jelata yang menderita.
Kebijaksanaan ialah pengetahuan yang telah diuji oleh pengalaman praktek, sehingga manusia dapat memihak kepada rakyat jelata yang menderita. Orang bijaksana ialah orang yang mempunyai: (1) pendirian teguh, (2) pandangan yang obyektif, dan (3) sikap dan tindakan yang tegas memihak kepentingan rakyat jelata yang menderita.
Orang yang arif-bijaksana ialah orang yang perilakunya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kondisi lingkungan hidupnya. Atau orang arif-bijaksana adalah orang yang selalu bisa menempatkan diri di dalam segala tempat dan waktu dan selalu mampu memimpin perubahan dan perkembangan masyarakat. Atau orang yang berpihak kepada perasaan, pikiran, dan kepentingan rakyat jelata yang menderita. Orang arif-bijaksana ialah orang yang mengerti dan memahami filsafat, bahwa penderitaan sebagian besar orang adalah akibat dari penindasan sebagian kecil orang lain.
Hakikatnya filsafat yang diartikan sebagai cinta pengetahuan, kearifan, dan kebijaksanaan itu adalah:
 Ilmu tentang dunia (alam dan sosial), atau pendirian tentang alam dan sosial
 Pandangan tentang dunia (alam dan sosial) yang dinyatakan secara teori
 Metode berpikir untuk memecahkan masalah alam dan sosial
 Sikap hidup dalam menghadapi gejala-peristiwa alam dan sosial
 Pedoman untuk bertindak dalam menghadapi gejala-peristiwa alam dan sosial

II. Obyek Filsafat
Obyek filsafat ialah segala sesuatu yang ada dalam ruang dan waktu, yaitu perubahan dan perkkaembangan alam, manusia, dan masyarakat. Yang ada di dunia ialah alam dan manusia; binatang termasuk katagori alam. Interaksi manusia dengan alam melahirkan pikiran tentang alam, selanjutnya melahirkan pengetahuan, teori, dan ilmu alam. Interaksi manusia dengan manusia lainnya melahirkan pikiran tentang manusia dan masyarakat. kemudian melahirkan pengetahuan, teori, dan ilmu manusia dan ilmu masyarakat atau ilmu sosial yang didalamnya termasuk ilmu ekonomi, hukum, politik, dan ilmu budaya.
Aspek-aspek yang disoroti filsafat ialah: (1) aspek keberadaan atau ontologis, dan (2) aspek keseluruhan. Segala sesuatu yang dibicarakan harus diikuti oleh aspek keberadaan sesuatu; keberadaan merupakan dasar pemikiran filsafat. Di samping itu filsafat berusaha melihat obyeknya yang utuh, tidak dipecah-pecah; filasat tidak membahas obyek secara fragmentaris, tetapi secara integral dan saling berhubungan, konflik (kontradiksi), perubahan dan perkembangan, maka filsafat harus menggunakan logika dialektik.
Dalam filsafat banyak pendapat yang saling berbeda dan bertentangan, tetapi terus berkembang dan ada sesuatu kesatuan, yakni kesatuan analisis yang harmonis dan logis, artinya sesuainya apa yang dipikirkan dengan hal-hal yang kongkrit. Aspek ontologis dan keseluruhan itu harus dianalisis dan dipahami dalam hubungannya antara: (1) bentuk dan isi, (2) sebab dan akibat, (3) gejala dan hakikat, (4) keharusan dan kebetulan, (5) keumuman dan kekhususan.
Manusia harus berfilsafat karena ia memiliki otak (rasio), di samping emosi, dan kehendak. Emosi melahirkan keyakinan, keberanian, dan keindahan (estetika); kehendak melahirkan tindakan dan etika; dan rasio melahirkan logika dan ilmu. Oleh sebab itu dalam mengarungi samudera kehidupan manusia harus berfilsafat, artinya:
 Berpikir rasional, kritis, dialektik, holistik, kreatif, analitik atas segala sesuatu sehingga meperoleh arti atau makna tentang sesuatu itu.
 Berperilaku secara sadar dalam menghadapi gejala alam dan sosial; kesadaran itulah yang membuat manusia tidak mudah diombang-ambingkan oleh gejala/peristiwa alam dan sosial atau tidak mudah diombang-ambingkan masalah yang dihadapi.
 Menangkap ajaran dan pengertiannya secara ilmu, kemudian menerapkannya dalam praktek, selanjutnya mengambil pengalaman dari praktek dan menyimpulkan praktek itu secara ilmu.
 Mencari makna berdasar pada pengalaman hidup kongkrit di dunia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi berikutnya; pengalaman itu direfleksi dan dicari arti atau maknanya kemudian disusun secara sistematis menjadi ilmu sebagai pedoman berpikir dan berperilaku.

III. Kegunaan Filsafat
Kegunaan filsafat ialah untuk memperoleh pengertian (makna) dan untuk menjelaskan gejala atau peristiwa alam dan sosial. Itu berarti orang yang berfilsafat harus berpikir obyektif atas hal-hal yang obyektif, bukan menghayal. Orang berfilsafat harus mampu menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat, antara bentuk dan isi, antara gejala dan hakikat, kekhususan dan keumuman, kebetulan dan keharusan.
Untuk dapat menjelaskan saling hubungan hal-hal di atas, orang berfilsafat harus berpikir mendasar (radikal) dan kritis (mempertanyakan). Semua gejala alam dan sosial yang dapat diobservasi harus dicari hakikatnya; semua kejadian harus dicari sebabnya; semua yang nampak (yang mempunyai bentuk) harus dicari isinya; semua kejadian khusus harus dicari keumumannya; dan semua yang terjadi secara kebetulan harus dicari keharusannya. Artinya semua masalah harus bisa dipecahkan (atau diberi jawabannya); jika saat ini belum bisa dipecahkan (diberi jawabannya), maka harus dicari terus-menerus pemecahannya (jawabannya).
Berfilsafat itu penting, sebab dengan berfilsafat orang akan mempunyai pedoman untuk bersikap dan bertindak secara sadar dalam menghadapi berbagai gejala yang timbul dalam alam dan masyarakat. Kesadaran itu akan membuat seseorang tidak mudah digoyahkan dan diombang-ambingkan oleh timbulnya gejala-gejala atau problema-problema yang dihadapi.
Untuk dapat berfilsafat, manusia harus belajar filsafat dengan cara yang benar. Cara belajar filsafat yang benar adalah harus menangkap ajarannya dan pengertiannya secara ilmu, artinya mempelajai aliran-aliran filsafat, kemudian memadukan ajaran dan pengertian itu dengan praktek. Selanjutnya mengambil pengalaman dari praktek, dan kemudian menyimpulkan praktek secara ilmu.
Berfilsafat berarti bersikap dan bertindak secara sadar berdasarkan ilmu untuk menjelaskan secara rasional gejala-peristiwa alam dan sosial. Berfilsafat tidak bersikap dan bertindak secara tradisi, kebiasaan, adat-istiadat, dan naluri, tetapi bersikap dan bertindak kritis terhadap itu semuanya, mencari sebab, mencari isi, dan mencari hakikat dari itu semuanya. Berfilsafat juga tidak menerima takdir atau nasib begitu saja, tetapi mengubah nasib atau takdir dengan perbuatan.
Ilmu pengetahuan formal mempelajari struktur-struktur tertentu yang tidak berdasarkan pengalaman inderawi, tetapi berdasar kemampuan kerja otak. Ia membahas forma-forma (bentuk-bentuk) tertentu seperti matematika dan logika. Ilmu formal merupakan hasil kerja otak tanpa observasi kenyataan obyektif; ia lahir dari hasil kontradiksi ide atau dialektika ide, maka ia memiliki wilayah yang tidak terbatas samapi pada hal-hal yang metafisika (di luar kenyataan obyektif). Intinya ilmu pengetahuan formal ialah berpikir logis (logika).
Logika dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu logika formal (logika bentuk) dan logika material (isi). Logika formal (bentuk) mencari penalaran yang logis dari berbagai bentuk premis (pernyatan); premis atau pernyataan menjadi dasar kesimpulan logis. Logika material (isi) mencari kebenaran melalui penjelasan hakikat materi; ia menangkap gejala kemudian mencari hakikatnya, atau menangkap bentuk kemudian mencari isinya, atau menangkap akibat kemudian mencari sebabnya. Perkembangan berpikir logis melahirkan filasafat.

IV. Sejarah Lahirnya Filsafat
Filsafat lahir dari keraguan (skeptis), kekaguman (keheranan), dan dari berpikir kritis (mempertanyakan) terhadap gejala-peristiwa alam dan sosial.
 Keraguan (skeptis): mendorong manusia mencari pemecahan atas sesuatu yang diragukan, tokohnya ialah dan Rene Descartes (1596-160), pendapatanya ialah “cogito ergo sum” artinya saya berpikir maka saya ada; ia tidak ragu-ragu lagi bahwa keberadaannya karena ia berpikir; pikiran menentukan keberadaan, atau ide menentukan materi.
 Kekaguman (keheranan): melihat kebesaran alam, manusia mencari prinsip dasar terjadinya alam; tokohnya:
o Thales (625-545 SM ) ia menjelaskan bahwa prinsip dasar alam ialah air
o Heraklitus (540-475 SM), ia menjelaskan bahwa prinsip dasar alam ialah api
o Anaximenes (538-480 SM), ia menjelaskan bahwa prinsip dasar alam ialah udara
o Empedokles (492-432 SM), ia menjelaskan bahwa prinsip dasar alam ialah tanah
Empat unsur inilah yang diyakini oleh para filosof Yunani tersebut di atas membentuk alam, di dalamnya termasuk manusia. Manusia adalah bagian dari alam. Pemikiran para filosof tersebut didasarkan pada hal-hal yang kongkrit yang dapat diobservasi. Paham tersebut dapat disebut “Materialisme Kuno”.
 Berpikir Kritis: tidak menerima begitu saja apa adanya; selalu mempertanyakan apa saja terutama sesuatu yang mapan (established); berpikir kritis tidak menggunakan asumsi terlebih dahulu.

V. Masalah Pokok Filsafat
Yang dimaksud masalah di sini adalah pokok perdebatan dalam aliran filsafat. Dalam pemikiran filsafat terdapat banyak aliran, tetapi yang paling banyak diperdebatkan adalah hubungan ide (pikiran) dan materi (kondisi obyektif). Hubungan ide dan materi menjadi pokok perdebatan para filosof, yaitu mana yang primer dan mana yang sekunder, ide atau materi. Perdebatan inilah yang melahirkan filsafat terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu idealisme dan kubu materialisme (obyektivisme).
 Kubu Filsafat Idealisme
Yakni aliran filsafat yang memandang dan menyatakan bahwa ide atau pikiran sebagai hal yang primer dan materi atau keadaan obyektif sebagai hal yang sekunder. Itu berarti bahwa keadaan obyektif (sesuatu yang kongkrit itu ada) adalah hasil dari ide (pikiran). Tokohnya yang sangat terkenal adalah Plato (427-347 SM), ia menyatakan bahwa ide melahirkan materi (dunia).
 Kubu Filsafat Materialisme (Obyektivisme)
Yakni aliran filsafat yang memandang dan menyatakan bahwa materi (keadaan obyektif) adalah primer dan ide atau pikiran adalah sekunder. Itu berarti bahwa ide (pikiran) itu dilahirkan oleh keadaan obyektif; keadaan obyektif yang berupa otak itu ada, baru otak bekerja melahirkan pikiran. Tokohnya yang terkenal adalah Karl Marx (1818-1883), ia mengatakan bahwa: “keadaan sosial melahirkan kesadaran sosial” atau materi melahirkan ide.

Di samping dua kubu pokok di atas terdapat aliran filsafat Dualisme, yakni semua aliran filsafat yang memandang dan menyatakan ide (pikiran) dan materi (keadaan) adalah kedua-duanya primer, tidak ada yang sekunder. Pandangan ini tidak berdasarkan kenyataan, tetapi berdasarkan ide (pikiran) yang direkayasa (diadakan, dibuat oleh pikiran itu sendiri). Pada hakikatnya filsafat dualisme termasuk aliran filsafat idealisme.
Filsafat selalu mencerminkan watak dan mewakili kepentingan klas (golongan) tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu filsafat hakikatnya merupakan watak dari sesuatu klas (golongan). Golongan sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu golongan yang memiliki alat produksi dan golongan yang tidak memiliki alat produksi.
 Filsafat Idealisme
Mencerminkan watak dan mewakili kepentingan klas pemilik alat-alat produksi, yang menindas dan menghisap. Mereka merekayasa dalam pikirannya bahwa kepemilikannya atas alat-alat produksi itu adalah merupakan “takdir atau kodrat” yang diberikan oleh kekuatan “supranatural”, atau merupakan hasil prestasi kerjanya sendiri.

 Filsafat Materialisme (obyektivisme)
Mencerminkan watak dan mewakili kepentingan klas yang bukan pemilik alat-alat produksi yaitu klas yang tertindas dan terhisap atau kaum buruh. Mereka sadar bahwa hasil kerjanya dimiliki oleh pemilik alat produksi; mereka diberi sebagian hasil kerjanya oleh pemilik alat produksi yang berupa upah (gaji) dalam sistem sosial kapitalisme. Dalam sistem sosial pemilikan budak, para budak bahkan tidak diberi bagian hasil kerjanya; para budak hanya diberi makan-minum untuk dapat melakukan pekerjaan karena para budak adalah alat produksi yang dimiliki oleh kaum pemilik budak. Dalam sistem sosial feodalisme, para tani hamba menerima hasil kerja atas putusan kaum feodal (pemilik alat produksi). Dalam masyarakat pemilikan budak alat produksinya adalah budak (manusia yang diperlakukan sebagai budak); dalam masyarakat feodalisme alat produksinya adalah tanah; dan dalam masyarakat kapitalisme alat produksinya adalah kapital.

Hakikatnya aliran filsafat yang utama ialah materi (kenyataan obyektif) dan ide (pikiran). Jika materi itu yang melahirkan ide, maka disebut filsafat materialisme. Jika ide itu melahirkan materi, maka disebut filsafat idealisme. Manusia bebas mengikuti salah satu dari dua aliran tersebut. Dalam menentukan pilihan untuk mengikuti salah satu aliran filsafat tersebut, pada umumnya manusia ditentukan oleh kondisi obyektif kehidupannya dan kebudayaannya.

VI. Tentang Logika
Ilmu pengetahuan formal mempelajari struktur-struktur tertentu yang tidak berdasarkan pengalaman inderawi, tetapi berdasar kemampuan kerja otak. Ia membahas forma-forma (bentuk-bentuk) tertentu seperti matematika dan logika. Ilmu formal merupakan hasil kerja otak tanpa observasi kenyataan obyektif; ia lahir dari hasil kontradiksi ide atau dialektika ide, maka ia memiliki wilayah yang tidak terbatas samapi pada hal-hal yang metafisika (di luar kenyataan obyektif). Intinya ilmu pengetahuan formal ialah berpikir logis (logika).
Logika dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu logika formal (logika bentuk) dan logika material (isi). Logika formal (bentuk) mencari penalaran yang logis dari berbagai bentuk premis (pernyatan); premis atau pernyataan menjadi dasar kesimpulan logis. Logika material (isi) mencari kebenaran melalui penjelasan hakikat materi; ia menangkap gejala kemudian mencari hakikatnya, atau menangkap bentuk kemudian mencari isinya, atau menangkap akibat kemudian mencari sebabnya. Perkembangan berpikir logis melahirkan filasafat.

VII. Tentang Dialektika
Berpikir dialektik artinya berpikir tentang saling hubungan, kontradiksi, dan gerak (berubah dan berkembang). Ada dua macam berpikir dialektik yaitu dialektika idealis dan dialektika materialis. Dialektika idealis menjelaskan bahwa yang dialektik adalah ide atau pikiran. Sedangkan dialektika materialis menjelaskan bahwa yang dialektik adalah materi atau kondisi obyektif (alam dan sosial). Dalam kajian ini pokok bahasannya adalah berpikir dialetika materialis.
Dialektika ialah gerak dan saling hubungan. Materialis (kondisi obyektif) ialah segala sesuatu yang ada secara obyektif, dapat diobservasi dan dapat diverifikasi. Segala sesuatu yang secara obyektif ada mempunyai saling hubungan yang satu dengan yang lainnya, dan bergerak (berubah dan berkembang). Gerak (berubah dan berkembang) dalam pandangan dialektika materialis mempunyai tiga asas yaitu kontradiksi, perubahan kuantitas ke kualitas, dan negasi dari negasi. Kontradiksi memberi jawaban tentang pertanyaan mengapa sesuatu itu berubah dan berkembang; perubahan kuantitas ke kualitas memberi jawaban tentang bagaimana sesuatu berubah dan berkembang; dan negasi dari negasi memberi jawaban tentang kemana arah berubah dan berkembangnya materi
(Prabowo)

*****

Tinggalkan komentar

Demi Hidup

demi hidup

anak-anak jalanan berkumpul bernyanyi bersama setelah mengamen di lampu merah jl. Pemuda Kota Cirebon

Tinggalkan komentar

JALAN KERAKYATAN – Pemikiran Sjahrir Dalam Konteks Kekinian

Oleh Adie Marzuki

 

TujuanJALAN KERAKYATAN -  Pemikiran Sjahrir Dalam Konteks Kekinian Berdirinya Republik Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan, yang secara resmi dicantumkan dalam konstitusi Negara sebagai kontrak sosial institusi Negara dengan seluruh entitas bangsa, adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi segenap rakyatnya, memajukan kesejahteraan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat negerinya. Dalam mencapai tujuan ini, telah disepakati dalam konstitusi tersebut untuk menempuh sebuah jalan yang pada dasarnya bertumpu kepada konsep Kedaulatan Rakyat, atau yang umum disebut dengan demokrasi. Baik dalam hal politik maupun ekonomi, jalan yang disepakati para pendiri untuk ditempuh oleh Negara adalah Kedaulatan Rakyat, atau demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ketika mendirikan Negara ini, semangat para pendiri adalah menumbuhkan demokrasi berdasarkan ikatan solidaritas kolektif untuk merdeka dan keutamaan partisipasi politik rakyat yang jauh dari sistem ekonomi kapitalisme. Semangat Negara untuk berperan aktif, tidak saja dalam wilayah politik namun juga sosial ekonomi untuk memenuhi hajat hidup warganegaranya.

Definisi demokrasi politik yang dijabarkan dalam konstitusi tersebut mengacu kepada suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merujuk kepada definisi itu, makna dari demokrasi ekonomi adalah suatu sistem ekonomi, dimana permasalahan produksi adalah diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat, dan karenanya mengandung pengertian partisipasi dan pemerataan. Secara umum, demokrasi ekonomi itu mencakup aspek akses terhadap sumber daya ekonomi, aspek tingkat pendapatan masyarakat, dan aspek partisipasi kaum pekerja dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengacu kepada tujuan berdirinya Negara Kesatuan ini, maka terdapat pengertian bahwa nama Republik Indonesia adalah sebuah sebutan bagi pencapaian cita-cita kesejahteraan segenap rakyat didalamnya, berdasarkan kedaulatan rakyat yang berkeadilan sosial.

Demokrasi dan Sosialisme

Dalam kaidah ilmu pengetahuan mengenai kenegaraan, pencapaian cita-cita akan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, tanpa eksploitasi manusia dan sumber daya alam seperti yang tersirat dan tersurat di dalam konstitusi, hanya dapat diwujudkan melalui sebuah jalan yang disebut sosialisme. Kedaulatan rakyat tanpa sosialisme tidak akan dapat mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan sosialisme tanpa demokrasi adalah kediktatoran, yang berarti masih terdapat penindasan manusia. Dengan kata lain, sosialisme menekankan dan memperjuangkan demokrasi di segala bidang kehidupan masyarakat, sebagai prakondisi terciptanya masyarakat sosialis yang sejahtera dan berdaulat penuh. Dalam konteks ini, demokrasi politik adalah pintu masuk ke arah pengembangan demokrasi di bidang lain yang lebih mendasar sifatnya, seperti demokrasi ekonomi dan demokrasi pendidikan.

Membangun masyarakat sosialis suatu bangsa harus diletakkan pada konteks historisnya, berdasarkan situasi riil yang dihadapi dan sangat tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat suatu bangsa. Seperti yang sering dikatakan para pemikir sosialis di dunia, tidak ada model yang baku dalam mengimplementasikan sosialisme di setiap Negara, yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik dan kultur. Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam kultur dan karakter geografis yang unik. Sejarah panjang bangsa yang hidup di bumi Indonesia ini terdiri dari banyak kebudayaan dan etnis yang beragam. Kebudayaan-kebudayaan tersebut tumbuh dalam sistem monarki yang antara lain berbasis Hinduisme, sedikit Buddhisme, animisme dan agama Islam, yang tersebar di seluruh kepulauan dalam teritori Indonesia.

Sosialisme Kerakyatan

Berkembangnya sosialisme di Eropa pada mulanya adalah merupakan gerakan buruh, yang muncul akibat terjadinya penindasan masyarakat kelas dominan atau pemodal terhadap masyarakat kelas pekerja. Sedangkan sosialisme di Indonesia tumbuh dalam masyarakat feudal yang kurang dapat menerima ide pertentangan kelas. Munculnya sosialisme di Indonesia adalah lahirnya perlawanan kepada sejarah feudalisme dan birokrasi feudal yang diciptakan pada era kolonial. Faktor kebudayaan yang cenderung feudal dalam karakter Bangsa Indonesia menyebabkan masyarakat justru terbiasa dengan struktur masyarakat dengan kelas bertingkat, dan oleh karenanya tidak mampu menyerap substansi ajaran sosialisme Marxis yang mengedepankan pertentangan kelas. Walaupun demi pencapaian cita-cita bangsa ini tetap memerlukan proses revolusi diktum nilai-nilai secara kognitif, namun untuk mengakomodir karakteristik rakyatnya, Indonesia perlu mengembangkan sistem sosialisme sendiri yang berpihak pada kerakyatan dan kemanusiaan.

Dari kondisi-kondisi tersebut, nyata terlihat bahwa prioritas obyek awal revolusi di Indonesia adalah kesadaran manusia-manusia yang menjadi rakyatnya. Kesadaran ini bukan hanya tentang kemanusiaan, tetapi kesadaran untuk berpikir secara rasional, kritis dan berdaulat. Yaitu kedaulatan di semua bidang kehidupan, kesamaan kesempatan serta kedudukan bagi seluruh rakyat, dan mengedepankan hak-hak rakyat di atas segala kepentingan golongan atau individu. Dalam hal ini, terlihat perlunya penegasan bahwa sosialisme yang paling ideal bagi karakteristik dan psikografis rakyat Indonesia adalah sosialisme yang berpegang pada asas persamaan derajat manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama atau kelas social, yang oleh Soetan Sjahrir disebut dengan Sosialisme Kerakyatan. Kerakyatan di sini mengandung makna perjuangan mengangkat nasib, martabat dan harkat kaum yang lemah dalam posisi sebagai bangsa yang berdaulat.

Negara dan Pemimpinnya

Mengacu kepada hal-hal tersebut, maka Negara sebagai pembawa cita-cita Sosialisme Kerakyatan harus mampu mengakomodir dinamika masyarakat dan mengharmonisasikan sosio-diversifikasi yang ada di dalamnya. Fungsi Negara sebagai perangkat institusi yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa dalam mencapai cita-cita bersama, harus juga peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berubah sesuai perkembangan jaman dan teknologi. Untuk tujuan tersebut, sudah sewajarnya jika Negara Republik Indonesia yang membawa cita-cita kesejahteraan dari segenap rakyatnya harus dipimpin oleh Pimpinan yang mampu merepresentasikan setiap golongan atau kepentingan tanpa kecuali, dan lahir dari kelompok-kelompok terbaik dalam masyarakat sosialis. Para Pimpinan tersebut harus tersusun dalam sebuah sistem yang menjamin terlaksananya desentralisasi pemerintahan agar dapat mewakili setiap kepentingan daerah secara merata, dan terpilih oleh rakyat yang berdaulat.

Namun pada perkembangan selama 66 tahun sejak Indonesia diproklamirkan, kondisi Negara saat ini telah melenceng jauh dari cita-cita pendiriannya. Di era globalisasi saat ini, Indonesia hanyut terombang-ambing dalam tarik-menarik hegemoni politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina sebagai pemeran utama baru di panggung dunia. Analisa kronologi mengenai hilangnya kedaulatan tersebut dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah sentralistik Indonesia yang kekuasaannya sangat besar, lebih memilih pendekatan jalan pintas dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Langkah ini selain membawa pertumbuhan ekonomi yang semu, juga mengantarkan Indonesia ke tangan imperialisme model baru berbasis neoliberalisme. Akibatnya, sebagai kompensasi dari pertolongan tangan-tangan neoliberalisme asing yang hanya untuk kepentingan sesaat, kedaulatan rakyat Indonesia di berbagai bidang tergadaikan. Konsekuensi logis berikutnya adalah adanya belenggu kapital dan kepentingan penguasa yang dengan ketat membatasi peningkatan kualitas pemahaman dan pemerataan wawasan demokrasi dan sosialisme dalam masyarakat dengan segala cara, demi mempertahankan stabilitas kekuasaan tersebut.

Formalisme Negara

Kondisi ini telah menempatkan Indonesia pada posisi tanpa daya tawar dan tanpa daya kompetitif dalam arus deras globalisasi yang masuk dari segala pintu yang terbuka lebar. Indonesia tidak mampu memanfaatkan kondisi geopolitiknya untuk mengambil posisi tawar. Kuantitas impor yang semakin hari semakin meningkat, selain menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap Negara lain, juga menghilangkan kemampuan dan potensi produksi nasional. Di sisi lain, kekuasaan Pemerintah yang dibangun oleh sekelompok elit di masyarakat semakin menguat. Dukungan dari kepentingan neoliberalis asing dibelakang Pemerintah berhasil membangun hegemoni kekuasaan yang semakin menguat. Hegemoni yang dibangun dengan cara merasuk ke alam bawah sadar mayoritas rakyat, dan memaksa rakyat secara halus untuk menerima nilai-nilai moral, politik, prinsip ekonomi, etika dan budaya, melalui cara yang sistematis. Salah satu cara yang ditempuh adalah sistem formalisme yang melahirkan para pemegang titel dan melahirkan kelompok rakyat informal dalam masyarakat. Formalisme oleh Negara adalah satu bentuk imperialisme yang berbahaya.

Sementara intelektual saat ini terjebak dalam upaya untuk menyamakan antara realitas bangsa Indonesia dengan negeri lain, dan tidak melakukan upaya serius untuk mengidentifikasi karakteristik realitas nasional dan situasi konkret di dalam negeri, golongan mayoritas yang terdiri dari kalangan rakyat informal telah kehilangan kepercayaannya pada sistem kapitalis liberal yang diterapkan Negara. Mereka tidak lagi percaya kepada kalangan intelektual yang kerap mengacu pada praktik masa lalu untuk menjawab atau menyelesaikan tuntutan praktis di masa sekarang, dan kelompok ini sudah hampir sampai di ujung kesabarannya. Di sisi lain, kelompok masyarakat informal yang sederhana ini kurang menyukai pendekatan ilmiah dan kurang minat terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mereka terjebak dalam situasi sulit tanpa solusi. Kelompok pembawa kepentingan modal sangat memahami hal ini, dan mereka mampu mengambil keuntungan secara optimal dari kurangnya wawasan masyarakat informal tersebut untuk kemudian memarjinalkan kelompok mayoritas tersebut dari percaturan ekonomi dan politik.

Masyarakat Informal

Ironinya, kelompok masyarakat pekerja informal ini adalah pelaku utama dalam perekonomian yang semakin vital perannya, karena jumlah pekerja formal atau buruh terus merosot, khususnya pekerja di sektor industri modern. Saat ini, jumlah pekerja informal mencapai 70-80% dari keseluruhan pekerja. Sedangkan pekerja di sektor manufaktur tidak melebihi 15 juta orang, dimana sekitar 55,21 juta orang atau 52,65 persen dari total angkatan kerja hanya mengantongi ijazah Sekolah Dasar. Industrialisasi pendidikan telah menutup jalan rakyat mayoritas untuk meraih kedaulatannya melalui pendidikan yang layak. Akibatnya, rakyat terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Sementara Negara mendorong de-industrialisasi dengan mendorong sebagian besar usaha ekonomi untuk bergerak pada sektor informal dan Usaha Kecil Menengah yang terfragmentasi, yang lebih mirip dengan ekonomi keluarga ketimbang ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada industri modern.

Kondisi tersebut diperburuk dengan tertutupnya akses permodalan bagi masyarakat informal. Semangat kerakyatan yang dibawa dalam konstitusi Negara tertutup dengan besarnya kepentingan sekelompok masyarakat elit yang didukung oleh kepentingan asing yang lebih besar. Sistem formalisme yang dibentuk oleh kelompok-kelompok kepentingan Neoliberal itu nyata-nyata sangat bertentangan dengan semangat kerakyatan yang di cita-citakan Negara di awal pendiriannya. Sistem ini membawa semangat buruk sangka terhadap rakyatnya sendiri, dan mengutamakan kepentingan pemodal diatas segalanya, serta cenderung memposisikan rakyat hanya sebagai obyek pertumbuhan modal, ketimbang subyek pembangunan Negara. Rakyat kelas informal yang bercirikan kepemilikan kecil, terfragmentasi, dan kurang politis ini terdiri antara lain mulai dari para pedagang kaki lima, perdagangan kecil, pengrajin kecil, pertanian dalam skala kecil, nelayan kecil, dan lain-lain sampai wiraswasta kelas menengah. Golongan rakyat informal inilah yang paling menderita akibat penyelewengan cita-cita Negara oleh sekelompok elit pembawa kepentingan pemodal serta aparat politikusnya.

Kelompok Pembawa Kepentingan Modal

Kelompok elit pemodal ini menguasai kelompok-kelompok lain seperti politikus, militer, organisasi masyarakat, sampai jajaran pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu mereka dengan mudah memproteksi kepentingan dan modalnya melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang berindikasi anti-rakyat. Kedaulatan rakyat yang menjadi salah-satu cita-cita utama berdirinya Negara ini pun dapat dengan mudah digerus oleh mereka melalui hegemoni di segala bidang. Sektor yang dikuasai pemodal seperti politik, industri informasi, industri teknologi, sistem pemerintahan daerah, sampai ke industri mikro, membuat rakyat semakin sulit melepaskan ketergantungannya terhadap para pemodal tersebut. Apa yang telah nyata menjadi penyelewengan cita-cita bangsa ini adalah terjadinya industrialisasi pendidikan, industrialisasi kesehatan, industrialisasi keamanan, bahkan semakin jelas mengarah ke industrialisasi agama dan lain-lain kebutuhan yang menjadi hak asasi manusia. Namun dengan cerdiknya mereka mampu mempertahankan keberpihakan kelas menengah dengan segala cara, demi kestabilan ekonomi dan politiknya. Cara-cara yang ditempuh seringkali adalah pembodohan, penyanderaan masa depan, dan lain-lain cara yang membuat ketergantungan kelas menengah terhadap pembawa kepentingan modal tersebut sulit dihilangkan. Jalan bagi rakyat untuk mendapatkan kembali kedaulatannya telah ditutup dengan rapi dan sistematis.

Dalam kondisi ini, revolusi social pun seperti bukan solusi yang tepat. Fakta sejarah mengenai beberapa kali revolusi yang terjadi di masa lalu, memperlihatkan kegagalan substansial yang terjadi. Revolusi hanya mampu mengganti struktur pemerintahan, tetapi tidak mampu memberi solusi dari permasalahan utama, yaitu adanya sistem yang menggerakkan arus modal dan kepentingan segelintir elit untuk berkuasa di negeri ini. Faktor mendasar yang selama ini terjadi adalah kurangnya pemahaman dan wawasan di masyarakat mengenai arah dan proses pencapaian tujuan bangsa yang di cita-citakan. Reaksi masyarakat yang didorong oleh emosi sesaat hanya mampu mendorong terjadinya revolusi yang hanya merubah struktur, namun gagal mengganti sistem karena kurangnya ilmu dan wawasan. Apa yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998 adalah contoh kongkrit bahwa diperlukan lebih dari sekedar revolusi fisik yang bergelora untuk menahan arus kepentingan modal, yang sebetulnya menjadi inti permasalahan. Peristiwa sejarah tersebut juga memberikan contoh kasus sempurna, bahwa perjuangan tidak cukup dengan semangat saja, tapi haruslah dilaksanakan dengan cerdas dan berintegritas.

Apakah Revolusi Menjadi Solusi?

Apakah masyarakat harus mengubur cita-cita yang dicanangkan diawal berdirinya Negara ini? Tentunya tidak! Pertama-tama harus disadari bahwa perjuangan mencapai tujuan tersebut lebih membutuhkan suatu kesabaran revolusioner daripada sebuah revolusi fisik. Tetapi jika diperlukan, revolusi fisik tidak ditabukan. Hanya persiapan kondisi subyektif masyarakat haruslah matang dan benar-benar siap mengambil alih jalannya pemerintahan yang benar-benar terputus dari jaringan arus modal. Rakyat haruslah dipersiapkan untuk mengisi situasi pasca revolusi dengan konsep kenegaraan yang ideal, dan para wakil-wakil rakyat yang diusung untuk mengambil alih jalannya roda pemerintahan haruslah muncul dari kalangan rakyat itu sendiri, dan bersih dari pengaruh kepentingan modal. Dalam hal ini, rakyat yang dimaksudkan adalah keseluruhan rakyat dari segenap pelosok negeri.

Bagaimana jalannya proses pengkondisian subyek dan obyek revolusi yang sesuai konsep kerakyatan itulah yang harus menjadi aspirasi dan semangat masyarakat. Aspirasi dan semangat rakyat tersebut harus dibawa dalam sebuah wadah yang tepat, yaitu wadah yang benar-benar memberikan komitmen 100 persen bagi berlangsungnya jalan Sosialisme Kerakyatan, yang saat ini telah nyata sebagai satu-satunya jalan ideal dalam proses meraih cita-cita kesejahteraan bangsa ini. Beberapa tahapan ideal dalam situasi dan kondisi yang berkembang saat ini mensyaratkan bentuk gerakan yang sistematis, terpola dan massif namun terkoordinir. Tahapan yang ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat secara massif untuk kembali mengusung cita-cita kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial, seperti yang dicanangkan diawal berdirinya Negara.

Tahapan Revolusioner

Tahapan awal yang harus dilewati adalah penyebaran wawasan dan proses kristalisasi gagasan dalam sebuah kegiatan pendidikan kader Sosialisme Kerakyatan yang matang, berintegritas dan berkomitmen tinggi terhadap cita-cita bangsa. Kader-kader tersebut akan menjadi agen-agen perubahan di setiap entitas yang diwakilinya, dan menjadi motor penggerak masyarakat yang memiliki keterikatan emosional yang tinggi terhadap cita-cita bangsa. Kader-kader tersebut dipilih dari daerah-daerah tingkat II yang nantinya akan dilatih untuk memiliki rasa Kebangsaan, Kerakyatan, Kemandirian, Integritas, Militansi dan berkarakter Problem Solver serta memiliki visi Negarawan.

Pembangunan Jalan Kerakyatan

Tahapan berikutnya adalah mendobrak sistem perindustrian dan formalitas ekonomi yang ada dengan memberdayakan sector informal dan membangun bisnis-bisnis jaringan, yang nantinya juga akan menjadi pendukung operasional gerakan. Beberapa pilihan usaha yang ideal adalah yang berkaitan dengan lingkungan, sesuai dengan visi rakyat sosialis yang tidak menghendaki eksploitasi manusia dan sumber daya alam. Gagasan-gagasan seperti desalinasi air laut untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat pesisir pantai atau pembangunan reactor mikro hidro untuk penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah pilihan utama. Bisnis-bisnis tersebut akan dikelola dan dimiliki oleh rakyat setempat, dengan bantuan permodalan serta teknologi yang dikoordinir oleh pusat gerakan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga membawa misi-misi penyadaran akan perlunya perhatian tarhadap lingkungan, sebagai antisipasi perubahan iklim yang semakin menggejala.

Sementara itu, permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang timbul akibat aspek hegemoni kepentingan modal harus diselesaikan dengan solusi-solusi yang berdasarkan kerakyatan. Pengupayaan hal tersebut selain memperluas sebaran pemahaman sosialistis dalam masyarakat, juga menjadi langkah taktis dalam mengkondisikan masyarakat agar siap dengan antisipasi-antisipasi permasalahan yang bersumber dari gagasan neoliberalisme. Untuk itu perlu dibangun sebuah lembaga pengkajian ilmiah yang membahas permasalahan social dangan pendekatan Sosialisme Kerakyatan. Lembaga ini akan terdiri dari sekelompok pemikir intelektual yang bertugas menggali serta mengidentifikasi permasalahan kemasyarakatan yang timbul akibat gesekan kepentingan dengan kaum neoliberalis. Hasil kajian tersebut selain di carikan jalan pengimplementasiannya, juga diterbitkan dalam bentuk tabloid, yang disirkulasikan ke pusat-pusat masyarakat di seluruh negeri.

Lembaga Keuangan Mikro

Langkah taktis berikutnya adalah mengaktifkan para Kader yang telah siap dengan tugas-tugas kemasyarakatan, untuk segera terjun ke organisasi-organisasi masyarakat di daerahnya. Mereka akan mensosialisasikan gagasan Sosialisme Kerakyatan dan membuat wacana-wacana solusi yang diperlukan oleh setiap daerahnya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan memperluas jejaring dan peningkatan kualitas masyarakat daerah agar siap menghadapi perubahan social yang mungkin terjadi akibat perubahan system yang sedang diperjuangkan. Dari perputaran bisnis-bisnis yang terjadi di setiap daerah, harus dialokasikan beberapa bagian keuntungan untuk pembentukkan suatu komunitas bisnis yang baru, melalui komunitas masyarakat yang di pilih oleh Kader-Kader yang diterjunkan di organisasi kemasyarakatan tersebut. Skema yang paling ideal adalah sebuah lembaga keuangan mikro, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tempat organisasi masyarakat itu berada. Model yang saat ini berjalan di Sumatera Barat adalah pilihan yang ideal.

Perputaran dana di setiap daerah tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangun bisnis-bisnis berikutnya, yang focus kepada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi tahapan berikutnya adalah membangun sekolah-sekolah lanjutan yang memberi solusi pendidikan bagi rakyat informal di setiap daerah. Pada tahapan ini, setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus mendapatkan akses pemberitaan di media masa local di setiap daerahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan membutuhkan sebuah wadah-wadah atau badan-badan hukum tersendiri, yang dikhususkan untuk mengurusi setiap jenis kegiatan tersebut. Maka pembentukan organisasi badan hukum seperti yayasan atau koperasi akan diperlukan sebagai penanggung jawab hukum dari setiap kegiatan tersebut.

Mengembalikan Tujuan Negara

Ketika kegiatan yang berlangsung telah mencapai taraf kemandirian dan kematangan masyarakat luas secara ekonomi, social dan politik, maka tunailah revolusi kesadaran di masyarakat. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi dunia sangat menentukan langkah berikutnya. Pada suatu kondisi tertentu, pencapaian gerakan masyarakat sudah cukup untuk mengambil alih jalannya roda pemerintahan secara demokratis, tanpa revolusi fisik. Kondisi yang dimaksud adalah melemahnya Negara-Negara pemain utama dunia, dan berkurangnya ketergantungan Indonesia atas bantuan atau dukungan produksi dari luar. Dalam kondisi tersebut, rakyat yang telah memiliki kesadaran serta wawasan yang cukup akan memiliki juga kekuatan politik yang signifikan. Rakyat tersebut akan sanggup mengembalikan cita-cita berdirinya bangsa ini ke tempatnya semula, yaitu membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraannya, mencerdaskannya, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber : http://sosialis-indonesia.org/

Tinggalkan komentar

Ringkasan “Perjuangan Kita”-Sutan Sjahrir oleh: Parakitri T. Simbolon, 5 Agustus 2009.

oleh Qhee Daniswara

Sutan Sjahrir

Perjuangan Kita

Ringkasan

Ringkasan “visi-misi” politik Sutan Sjahrir ini dibuat berdasarkan risalah karya Sutan Sjahrir, Perjuangan Kita (Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, t.t.) yang diterbitkan kembali sebagai “Edisi Khusus Mengenang 90th Sutan Sjahrir”. Perjuangan Kita pertamakali terbit secara resmi pada 10 November 1945.

Risalah ini terdiri dari 15 sub-judul: 1. Kata Pengantar; 2. Pendahuluan; 3. I. Keadaan sehabis perang dunia kedua; 4. II. Kedududkan Indonesia dalam dunia sekarang; 5. III. Revolusi Kerakyatan; 6. IV. Revolusi Nasional; 7. V. Revolusi dan Pembersihan; 8. VI. Revolusi dan Partai; 9. VII. Revolusi dan Pemerintahan; 10. VIII. Memperjuangkan isi kemerdekaan; 11. IX. Pembencian Bangsa Asing; 12. X. Kaum Buruh; 13. XI. Pak Tani; 14. XII. Pemuda; 15. XIII. Tentara.

“Kata Pengantar”

“Di dalam risalah ini diikhtiarkan mengemukakan dan mengupas beberapa pasal yang dianggap perkara pokok dan terpenting untuk perjuangan kita sekarang. Diikhtiarkan mengerjakannya dengan tenang dan pikiran yang dingin.” Maksudnya, soal kehidupan bangsa tidak boleh dihadapi sebagai sentimen pribadi, tapi dengan “perhitungan”. Risalah itu “ditujukan [ke]pada sekalian pahlawan kita yang melakukan kewajibannya di segala lapang[an] perjuangan [...], supaya dapat menyempurnakan perjuangan yang kita lakukan” pada 1945.

“Pendahuluan”

“Keadaan setelah dua bulan berdirinya Republik Indonesia” digambarkan sbb.:

Kemauan untuk “mempertahankan kemerdekaan” membara “di segala lapisan bangsa kita”, khususnya di kalangan “pemuda” yang rela mengorbankan jiwa. Namun demikian, “lambat laun rakyat banyak di desa dan di kota” yang akan “memperhebat perjuangan kita.”

Keterlibatan “rakyat jelata” punya dorongan khusus. Bagi mereka “’merdeka’ itu tidak saja berarti Negara Indonesia yang berdaulat … tetapi terutama kemerdekaan dirinya sendiri dari [ke]sewenang-wenang[an], dari kelaparan dan kesengsaraan”, sedang “merah-putih” menjadi “simbol … perjuangan kerakyatan”.

Dalam rangka itulah layak coba dipahami “kekerasan” yang dilakukan oleh sebagian rakyat jelata, baik dalam “ucapan” mau pun “perbuatan” seperti “pelanggaran hak milik”. Selama “penjajahan Jepang, sendi-sendi masyarakat di desa”, dan juga di kota, telah diruntuhkan dengan kekerasan, seperti “kerja paksa”, “penculikan orang” untuk dijadikan “romusya”, “penyerahan hasil bumi dengan paksa”, dan semuanya “dengan sewenang-wenang yang tiada batasnya.”

Akibatnya, “[b]eribu-ribu orang … kehilangan mata pencahariannya” di desa lalu lari ke kota cari selamat, tapi “tidak mempunyai” pekerjaan, hal yang memperbesar kegelisahan rakyat di kota. Bagi Jepang, bahaya meletusnya “pemberontakan dan kerusuhan” benar-benar mengancam. Untuk mencegahnya Jepang memakai “macam-macam muslihat”, antara lain memanfaatkan “perasaan kebangsaan” kita dan mengadu-domba golongan-golongan dalam masyarakat, khususnya dengan kerugian di pihak “kulit putih”, “Tionghoa”, Ambon, Menado, dan “pangrehpraja”.

Jepang lewat polisi rahasia dan tentara, “Kenpeitai, Kaigun”, sengaja membentuk “Angkatan Muda” untuk “memperhebat agitasi kebangsaan”. Sebagian agitasi itu dilakukan oleh “gerakan rahasia” Jepang “seperti Naga Hitam, Kipas Hitam dan lain-lain … kolone kelima …”. Akibatnya, meski pada dasarnya membenti Jepang, para pemuda termakan juga oleh propaganda Jepang itu seperti tercermin pada “tingkah lakunya” sampai “cara ia berfikir” yang “kerapkali menyonto-nyonto Jepang.”

“Tatkala Negara Indonesia Merdeka didirikan, rata-rata orang yang mengemudikan-nya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang” itu. “Hal ini menjadi halangan untuk membersihkan masyarakat kita dari penyakit Jepang yang berbahaya untuk jiwa pemuda kita itu. Pendidikan politik yang di [z]aman [pen]jajahan Belanda telah begitu tipis, dalam [z]aman Jepang samasekali tidak ada …”

Dengan segala propaganda itu “jiwa pemuda dibentuk untuk dapat menerima perintah saja [...] [untuk] tunduk pada pemimpin dan mendewa-dewakannya,” sehingga mereka “tidak cakap bertindak dengan bertanggungjawab sendiri. Kesadaran revolusioner yang harus berdasar pada pengetahuan kemasyarakatan, tipis benar. Oleh karena itu, kecakapannya untuk menyusun dan mempergunakan kemungkinan yang ada dalam masyarakat, sangat kecil.” Makanya, tenaga yang terhimpun dalam masyarakat kita, tidak bisa digunakan terhadap penjajah, tapi menyimpang jadi pembenci sembarang orang asing atau golongan lain dalam masyarakat, menjadi “reaksioner” dan “fasistis”.

“Terlambat[nya] … balatentara Sekutu untuk menggantikan balatentara Jepang yang tak berkemauan lagi … memerintah, sebenarnya memberikan kesempatan yang baik bagi pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk menyusun kekuasaan Republik Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak tercapai seperti seharusnya.” Tidak bisa lain hanya pemuda “yang berikhtiar mempergunakan kegelisahan rakyat itu, [tapi] tiada pula mempunya [kecakapan] untuk dapat memimpin rakyat …”. Mereka hanya tahu “menjadi serdadu, yaitu berbaris, menerima perintah menyerang, menyerbu dan berjibaku dan tidak pernah diajar memimpin.”

Karena “tidak berpengetahuan lain, cara [pemuda] mengadakan propaganda dan agitasi pada rakyat banyak itu [serupa dengan yang dipelajarinya] dari Jepang, yaitu fasistis. Sangat menyedihkan keadaan jiwa pemuda kita. Mereka terus dalam kebimbangan, meskipun semangatnya meluap …. Pegangannya … tak lain daripada semboyan merdeka atau mati. Tiap kali … [ketika] terasa bahwa kemerdekaan belum pasti serta ia belum pula … mati, [ia] berada terus di dalam kebimbangan.”

“Obat [melawan] kebimbangan itu umumnya dicari [dalam] perbuatan yang terus-menerus, sehingga perbuatan dijadikan madat untuk jiwa.” Pada awal perjuangan kita, perbuatan para pemuda itu memang sangat penting. Namun, “perbuatan yang sebenarnya tidak berpengertian ini, banyak pula salah tubruk, sehingga merusakkan dan merugikan perjuangan kita.” Cita-cita kita untuk merdeka pada mulanya mendapat simpati dunia, tapi “dengan bertambah banyaknya kejadian yang menunjukkan kekacauan … seperti pembunuhan serta perampokan, perasaan umum di dunia … dapat berubah …”.

Dengan kata lain keadaan yang timbul “bertentangan dengan segala ilmu perkelahian, [yaitu] supaya lawan berkedudukan selemah-lemahnya, dan [sekaligus menambah] banyak kawan …”

“Setelah meninjau dan menyatakan dengan terus terang [segala] kekurangan dan kelemahan perjuangan kemerdekaan kita sekarang ini, boleh kita mengambil kesimpulan bahwa [sebagian besarnya] tak dapat dihindarkan, [tapi] jika pengertian serta perhitungan benar ada pada pimpinan perjuangan tentang keadaan serta kemungkinan politik luar dan dalam negeri, [maka] hasil yang [kita] dapat akan lebih banyak serta kekacauan dan kebimbangan pun tidak sebesar sekarang ini.” Untuk itulah “akan dikemukakan [dalam risalah ini] beberapa kenyataan politik yang seharusnya dijadikan dasar di dalam perhitungan kita …” demi berhasilnya perjuangan kita “terhadap luar dan juga dalam negeri.”

“I. Keadaan sehabis perang dunia kedua”

“Kesudahan peperangan dunia kedua meninggalkan di dunia tiga kekuasaan militer dan ekonomi yang menentukan segala-galanya, yaitu: Amerika-Serikat, Inggris, dan Sovyet Rusland. Susunan internasional [dengan bagian terbesar negara] di dunia dipimpin dan dikuasai oleh mereka. [Akibat perubahan kekuasaan tiga negara ini, semua] negeri lain … kehilangan kedaulatannya yang dahulu juga sudah sangat terbatas.”

“Sistem politik Sovyet-Rusland berdiri teguh [di] atas dasar-dasar sistem ekonomi-sosialistis, yang telah [teruji] … dan pada pokoknya tidak begitu tergantung pada keadaan ekonomi atau politik dunia …”. Sebaliknya dengan Amerika-Serikat dan Inggris yang “memerlukan seluruh dunia untuk … kehidupan ekonominya yang kapitalis.” Namun, PD II “telah menghancurkan kekayaan … dunia …” sehingga “memiskinkan dunia selain Amerika-Serikat. Alat-alat [produksi] hancur …, tenaga kerja [kurang]” baik dalam jumlah mau pun mutu karena “kelaparan dan kesakitan”.

Semua itu berarti bahwa “dunia kapitalis lemah dan belum dapat diketahui bagaimana caranya [ia] pulih”, sementara kehancuran ekonomi di bagian terbesar dunia memicu “pertentangan-pertentangan politik yang tajam” antara pendukung “masyarakat kapitalis” dan “masyarakat sosialistis”. Upaya masyarakat kapitalis “untuk memperkuat kedudukannya” meningkat terus dengan “menyempurnakan sistem kepitalisme dan imperialisme. Jadi kita menghadapi juga suatu macam imperialisme baru.”

“Kita hidup sekarang di dalam zaman yang menentukan sistem mana yang akan meluas dan akhirnya menentukan nasib kemansiaan, yaitu kapitalisme baru atau sosialisme. [...] Kita akan mengalami krisis politik terus menerus, mungkin … peperangan-peperangan baru di dunia.”

“II. Kedudukan Indonesia dalam dunia sekarang”

“Indonesia [terletak] di dalam lingkungan daerah pengaruh kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika. Nasib Indonesia tergantung dari nasib kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika.”

Seabad lebih terakhir ini, “kekuasaan Belanda atas negeri dan bangsa kita [ditentukan oleh] Inggris. [...] Perubahan yang besar terhadap daerah kita terjadi dengan [kalahnya] Belanda … oleh militer Jepang. Oleh karena Jepang kalah, ia untuk sementara akan hilang dari alam politik Asia Tenggara ini, [tapi] … segala kedudukan Jepang itu akan jatuh ke tangan Amerika-Serikat, yang sekarang telah menjadi kekuasaan Pasifik yang jauh lebih besar. [...] Terhadap politik Inggris [Amerika-Serikat tampil] di seluruh Asia dan juga di negeri kita sebagai perubah dan pembaru keadaan.” Inggris harus menyesuaikan diri kalau tidak mau tersingkir, sedang “kekuasaan Belanda hingga waktu ini hanya suatu alat di dalam percaturan politik Inggris. Nyata pula bahwa untuk … Amerika-Serikat [dan Inggris], kekuasaan Belanda atas negeri kita tidak sama [pentingnya]. Di dalam kebenaran ini [terdapat] kemungkinan untuk kita mendapat kedudukan … baru yang cocok dengan kehendak politik kekuasaan raksasa [P]asifik Amerika-Serikat.”

Jadi, “selama susunan dunia [yang] kapitalistis dan imperialistis [masih] seperti sekarang”, semua hal tersebut barusan merupakan “batas kemungkinan bagi kita [...]. Oleh karena itu maka nasib Indonesia, lebih daripada nasib bangsa-bangsa lain di dunia, tergantung pada keadaan dan sejarah internasional, dan … lebih memerlukan [hilangnya] imperialisme dan kapitalisme di dunia ini.”

“III. Revolusi Kerakyatan”

“Revolusi kita ini yang [ke] luar berupa revolusi nasional, jika dipandang dari dalam berupa revolusi kerakyatan.” Meski pun dunia modern “telah berpuluh tahun” mempengaruhi dan mengubah “masyarakat negeri kita”, tapi “di seluruh kehidupan rakyat kita …, alam kehidupan serta fikiran orang masih feodal. Penjajahan Belanda [bertumpu] pada sisa-sisa feodalisme itu …. [P]angrehpraja tak lain daripada alat yang dibuat oleh penjajah Belanda dari warisan feodal masyarakat kita. Berupa-rupa aturan … atas rakyat kita … tak lain daripada lanjutan … lebih teratur … kebiasaan feodal,” juga “penghargaan yang begitu rendah terhadap [rakyat], yang masih dipandang setengah budak-belian, bukan saja di dalam mata kaum ningrat kita, akan tetapi juga di dalam pandangan kaum penjajah Belanda.”

“Penjajahan Belanda itu mencari kekuatannya [dalam] perkawinan [antara] ratio-modern [dan] feodalisme Indonesia, [dan] akhirnya menjadi contoh fasisme yang [u]tama di dunia ini. Fasisme di tanah jajahan jauh mendahului fasisme Hitler atau [pun] Mussolini. Sebelum Hitler mengadakan concentratiecamp Buchenwald atau Belzen, Boven-Digul sudah lebih dulu diadakan. Oleh karena itu maka pergerakan rakyat kita dari sejak mula di dalam menentang penjajahan asing, sebenarnya menentang feodal-bureau-kratie dan akhirnya autokratie …. [...] Oleh karena itu … revolusi kita sekarang adalah revolusi nasional dan revolusi kerakyatan …, terutama di desa…. [Hidup di dunia modern dengan teknologi modern seperti] “kekuatan atom [dan teknologi lain], kita … sama sekali tak dapat disamakan dengan … [z]aman revolusi Prancis. [Oleh karena itu] “meskipun … revolusi kita ini revolusi kerakyatan, sekali-kali kita jangan keliru …] menyamakannya dengan revolusi Prancis, di dalam kedudukan dan kemungkinannya, [apalagi karena] susunan … masyarakat Prancis berbeda sama sekali dengan susunan … masyarakat … Indonesia sekarang.”

“Prancis serta revolusi Prancis adalah perintis serta pembuka jalan untuk dunia yang kapitalistis-imperialistis, sedangkan revolusi kita ini sebenarnya … revolusi yang akan turut menutup sejarah kapitalistis-imperialis, [bersama dengan] perjuangan kaum buruh, perjuangan kaum sosialis … di dunia pada waktu ini. [...]. Jadi memang revolusi kita ini tak dapat lain dari[pada] bercorak sosial [juga].” Itu yang membedakannya dengan “revolusi Prancis, meskipun di dalam mentaliteit-nya terdapat beberapa persamaan, yaitu pada [kurangnya kematangan] dan kesadaran kelas[nya].”

“IV. Revolusi Nasional”

Keliru menganggap revolusi kita melulu bersifat “nasional … dengan tidak ada atau kurang pengertian tentang kedudukan demokrasi di dalam [mengubah] masyarakat kita,” akan mendatangkan “bahaya sangat besar [bagi] kita …. [Karena] tak dapat mengukur musuh kita, yakni feodalisme, kita [terancam] berkawan dengan semangat feodalisme yang masih hidup [dalam bentuk] nasionalisme, … [yaitu] semacam solidarisme, solidarisme-feodal (yang hierarkis), menjadi fasisme alias musuh kemajuan dunia dan rakyat yang sebesar-besarnya. Ideologi yang kelihatan seperti kacau sekarang, kerapkali tampak sebagai semacam nasionalisme atau nasionalisme-komunisme ala Hitler atau Mussolini.”

“Oleh karena itu maka di dalam menyusun kekuatan masyarakat kita [selama] revolusi kita ini, … kita sedikit pun tak boleh lupa bahwa kita [sedang melaksanakan] revolusi demokrasi. Revolusi nasional [kita] itu hanya buntutnya … revolusi demokrasi kita. Bukan nasionalisme harus nomor satu, akan tetapi demokrasi, meskipun kelihatannya lebih gampang kalau orang banyak dihasut membenci bangsa asing saja. [Mungkin] cara demikian buat sementara [bisa] berhasil, (lihat saja sukses Mussolini, Hitler, Franco, Chiang Kai Shek dll.) akan tetapi untuk kemajuan masyarakat, perbuatan demikian tetap reaksioner dan bertentangan dengan kemajuan dunia, dan perjuangan sosial seluruh dunia [.] Orang yang menganjurkannya [adalah] musuh rakyat, meskipun [untuk sementara] didewakan [oleh] rakyat seperti Hitler dan Mussolini.

“V. Revolusi dan Pembersihan”

“[Dalam] perjuangan kita seperti di atas, maka … revolusi kita ini harus dipimpin oleh golongan demokratis yang revolusioner dan bukan oleh golongan nasionalistis yang pernah membudak kepada fasis[me], fasis kolonial Belanda atau fasis militer Jepang.” Oleh karena itu “[p]erjuangan demokrasi revolusioner itu [harus] mulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang [...]. Orang-orang yang sudah menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang [harus] disingkirkan dari pimpinan revolusi kita (… yang pernah bekerja di dalam propaganda, polisi rahasia Jepang, umumnya di dalam usaha kolone 5 Jepang). Orang-orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan dan harus diperbedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sekalian politieke collaboratoren dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan di atas harus dipandang sebagai fasis sendiri atau perkakas dan kaki tangan fasis Jepang dan tentu sudah berdosa dan berkhianat [terhadap] perjuangan dan revolusi rakyat”.

“Negara Republik Indonesia yang kita jadikan alat dalam revolusi rakyat kita, harus kita jadikan alat perjuangan demokratis, dibersihkan dari sisa-sisa Jepang dan fasismenya. Undang-undang dasar yang belum sempurna demokratis itu ditukar dengan undang-undang dasar demokrasi yang tulen, yang menerakan sebagai pokok segala urusan negara adalah hak-hak pokok rakyat, yaitu hal-hal kemerdekaan berfikir, berbicara, beragama, menulis, mendapat kehidupan, mendapat pendidikan, turut membentuk dan menentukan susunan dan urusan negara dengan hak memilih dan dipilih untuk segala badan yang mengurus negara.”

“VI. Revolusi dan Partai”

“Untuk dapat menyusun segala tenaga buat mengerjakan revolusi dengan tepat dan teratur, pimpinan harus merupakan suatu balatentara yang berbenteng ideologi dan pengetahuan yang tersusun rapi di dalam suatu partai revolusioner. [...] Partai tak usah beranggota banyak asal saja dapat merupakan balatentara yang berdisiplin rapi dan mempunyai efficiency modern dan berbenteng ideologi dan pengetahuan yang kuat dan lengkap.”

“VII. Revolusi dan Pemerintahan”

“Langkah … pertama yang harus dilakukan di dalam keadaan sekarang … adalah … menyusun segala kekuatan revolusioner yang sadar dalam suatu susunan partai yang berdisiplin, [segera] memperbaiki kedudukan Negara Republik Indonesia, dan mencegah menjalarnya kekacauan di antara rakyat …”.

“Secepat mungkin seluruh pemerintahan harus didemokratiseer [...]. Ini mudah dikerjakan dengan menghidupkan dan … membangunkan dewan-dewan perwakilan rakyat dari desa hingga ke puncak pemerintahan. [...]. Untuk sementara pangrehpraja lama dapat diberi kedudukan sebagai pengawas dan penasehat [buat] segala perubahan pemerintah di dalam daerahnya masing-masing atau ditarik ke kantor-kantor, ke polisi, agraria dan sebagainya. [...].”

“Dengan sendirinya segala kekejaman serta kekurangan kemanusiaan terhadap bangsa-bangsa asing atau terhadap golongan bangsa kita sendiri … akan berkurang dan hilang. Tabiat fasistis [akan] hilang sendiri dengan berkembangnya semangat demokrasi dan kemanusiaan.”

“Dengan sendirinya pula kedudukan kita terhadap dunia luar akan menjadi bertambah kuat.”

“VIII. Memperjuangkan isi kemerdekaan”

“Negara Republik Indonesia yang kita perjuangkan sebagai alat di dalam revolusi kerakyatan kita [akan] mendapat harga yang penuh, jika kita isi dengan kerakyatan yang tulen. Bagi kita kemenangan yang berarti itu ialah kemenangan yang berisi, bukan kemenangan nama dan kehormatan saja. Pedoman yang sebenarnya untuk perjuangan politik kita harus ditujukan kepada isi itu.”

“IX. Pembencian Bangsa Asing”

“Salah satu hal yang terpenting di dalam perjuangan kita adalah sikap dan politik kita terhadap golongan-golongan yang agak mengasing di antara penduduk negeri kita, yaitu orang-orang asing, orang peranakan, Eropa atau Asia, orang yang bergama Kristen, orang Ambon, Menado dan sebagainya. Hingga sekarang kita belum memunyai sikap dan politik yang memuaskan terhadap golongan ini semua. Malah [belakangan] ini terjadi hal-hal yang terang salah dan merusakkan pada perjuangan kerakyatan kita. Sifat membenci [seperti itu] memang tersembunyi dalam [setiap] gerakan kebangsaan yang … membenci bangsa-bangsa asing untuk mendapat kekuatan [.] Niscaya [gerakan kebangsaan yang demikian] pada akhirnya akan berhadapan dengan seluruh dunia dan kemanusiaan, [...], [dan] mesti tiba pada … jalan buntu …. Kekuatan yang kica cari adalah pada pengobaran perasaan keadilan dan kemanusiaan. Hanya semangat kebangsaan [yang demikian] dapat mengantar kita maju di dalam sejarah dunia.”

“X. Kaum Buruh”

“Pada tingkatan [perkembangan] kapitalisme [sekarang ini], … segenap produksi dunia yang kapitalistis … dikuasai oleh satu atau dua pusat kapital, terutama Wallstreet. Sebagai akibat peperangan ini … boleh dikatakan seluruh dunia [ber]hutang [ke]pada Wallstreet itu. Hal ini membuat … kedudukan dan kekuatan duni [kapitalis] itu [bersifat] sungguh-sungguh internasional. Oleh karena itu maka pertahanan dan perjuangan kaum buruh terhadap [dunia itu] hanya akan dapat berhasil baik jika disusun [...] [secara] internasional.”

“Kaum buruh kita sekarang [perlu menyadari] kebenaran [ini sehingga dalam] perjuangan selanjutnya solidariteit kebangsaan kaum buruh [kita] mesti dapat meningkat menjadi solidariteit … internasional …. [...]. Semangat yang perlu untuk dapat mengadakan perjuangan [yang demikian] ialah semangat [kesadaran] kelasnya dan solidariteit kelasnya yang tak boleh dilemahkan oleh semangat kebangsaan.”

Untuk itu “kaum buruh [harus] menuntut segala hak kerakyatan yang sepenuhnya, pun juga dari Negara Indonesia Merdeka sendiri [...]. Kesadaran dan pengertian kelas itu harus terus diperdalam dan diperkuat hingga … menjadi perasaan dan kesadaran kelas internasional ….Susunan sarekat sekerja harus [dibuat] menurut ukuran modern, yaitu dalam industrieverband, [dan] pendidikan kaum buruh harus sesuai dengan keperluan perjuangannya, yaitu setingkat [dengan] kesadaran dan pengertian perjuangan internasional untuk menyusun dunia yang sosialistis. [...].”

“XI. Pak Tani”

“Bagi kaum tani kita, perjuangan kemerdekaan ini hanya akan berarti jika kerakyatan dirasakan [pula oleh] mereka. [Perjuangan itu harus membuat Pak Tani] tak dapat [lagi] diperlakukan [dengan] sewenang-wenang … oleh pemerintah, sehingga [mereka] dapat mengecap hasil keringat [sendiri] …. Revolusi kita harus memberantas feodalisme di [pedesaan] … [yang pernah] digunakan oleh penjajah Belanda. Penduduk desa sudah sesak padat, [terutama di Jawa], sehingga meskipun … tanah di Jawa dikerjakan [sepenuh-penuhnya], untuk memberi makan penduduknya masih tak mencukupi …. Selain ikhtiar [penyebaran] penduduk … dengan interimmigrasi, [maka jalan keluar untuk] Jawa adalah industrialisasi [yang dapat dijalankan] dengan … usaha bersama (koperasi).

“XII. Pemuda”

“Soal yang kelihatannya besar pada waktu ini adalah soal pemuda. Tak dapat dipungkiri bahwa [pemudalah sumber kekuatan dan penentu] perjuangan kita. [...]. Ini semua sepintas lalu [, karena] jelaslah dari apa yang diuraikan di atas, … meluapnya semangat pemuda itu [tergantung pada] sambutan masyarakat itu, [jadi tergantung] pada keadaan masyarakat [itu] sendiri. [...]. [Betapa berkobar pun] semangat kebangsaan [pemuda], [hal itu] tak akan [membuat mereka] dapat menjalankan terus kewajiban [mereka] sebagai perintis, jika semangat kebangsaannya itu tidak diisi dengan semangat kerakyatan …”.

“Dan [pemuda] akan mengalami bahwa bukan serdadu yang akan … memenangi revolusi kita ini, akan tetapi rakyat banyak, kaum buruh dan Pak Tani bersama-sama dengan kaum terpelajar, kaum muda. Saat kaum muda ini meluaskan [kesadaran mereka hingga ke] dasar-dasar masyarakat [kita], [maka mereka akan] mengerti, bahwa tenaga perjuangan tidak berpusat di antara angkatan muda, akan tetapi pada rakyat banyak, terutama kaum buruh yang tersusun serta mempunyai kesadaran [...].”

“Nyata bahwa anggapan, yang angkatan muda harus memimpin perjuangan kemerdekaan kita, [adalah] suatu kekeliruan yang akan dapat merusakkan perjuangan kita. Yang harus memimpin revolusi kita ini, tidak lain daripada pusat kekuatan politiknya, [berupa] partai kerakyatan yang revolusioner. [...].”

“XIII. Tentara”

“Meskipun demikian, di dalam keadaan dunia yang sekarang ini, memang perlu kita mempertinggi kesanggupan kita membela tanah air serta rakyat kita dengan susunan pertahanan yang selengkapnya. Kita memerlukan susunan pembelaan itu. Kita memerlukan balatentara yang teratur menurut ukuran [z]aman sekarang. [...] Selekas mungkin kita harus dapat mengadakan milisi untuk rakyat kita, [di] mana seluruh pemuda … harus melalui latihan militer, lamanya tertentu. [...] Di dalam perjuangan kita …, kita terpaksa … mengadakan alat perjuangan kenegaraan, yaitu balatentara. Itu tak boleh berarti bahwa kita menjadi abdi kenegaraan atau kemiliteran, alias fascist dan militerist.”■ (Parakitri T. Simbolon, 5 Agustus 2009).

Tinggalkan komentar

Sjahrir dan PSI yang Kini Jadi State of Mind

Opini: Muchlis Hasyim

Rosihan Anwar, wartawan legendaris Indonesia yang dikenal dekat kelompok sosialis, menyebut Sutan Sjahrir sebagai negarawan humanis dan demokrat sejati yang mendahului zamannya. Sjahrir ikut serta membangun republik ini. Dia disebut Bung Kecil, karena postur tubuhnya yang memang kecil: tingginya hanya 160 centimeter. Ramah, bersahabat, dan senang tertawa lepas.

Sjahrir lahir di Padang Panjang, Minangkabau, Sumatera Barat, pada 5 Maret 1909. Ia bagian dari sebuah keluarga terpelajar dan terpandang. Ayahnya punya gelar Maharaja Sutan, seorang jaksa kepala pengadilan negeri (landraad), bernama Mohammad Rasad. Ibunya keturunan raja-raja Swapraja, Putri Siti Rabiah.

Sjahrir sejak kecil dikenalkan dengan pendidikan Belanda. Berkat ayahnya, ia bisa masuk sekolah dasar berbahasa Belanda, Europeesche Lagere School (ELS). Ia melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama berbahasa Belanda, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), yang kemudian dilanjutkan ke AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung. Di sana, ia mengambil jurusan budaya Barat Klasik.

Belanda menjadi tempat pengembaraan intelektual berikutnya. Ia kuliah di Fakultas Hukum Gemeente Universiteit van Amsterdam, dan mendaftar pula di Universiteit Leiden. Di Negeri Kincir Angin ini, Sjahrir mulai mendalami Marxisme. Ia berkawan dengan Salomon Tas, pentolan Klub Mahasiswa Sosial-Demokrat. Istri Tas, Maria Duchateau, kelak menjadi istri Sjahrir. Sjahrir bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Sosial-Demokrat yang berafiliasi dengan Partai Buruh Sosial-Demokrat. Ia bekerja di Federasi Buruh Transportasi Internasional.

Di Belanda, Sjahrir bertemu Mohammad Hatta. Tahun 1908. Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di perantauan. Hatta adalah guru Sjahrir. Dalam usia 21 tahun, Sjahrir terpilih menjadi sekretaris organisasi tersebut. “Sjahrir hormat sekali kepada Hatta,” kata Rosihan. Begitu pula sebaliknya.

Duet Hatta-Sjahrir membuat PI diperhitungkan. Namun mereka tidak disukai oleh orang-orang komunis di PI, dan disingkirkan dari organisasi itu. Inilah awal mula gesekan antara Sjahrir dengan orang-orang komunis. Sjahrir dan orang Komunis memang sama-sama tidak cocok satu dengan yang lain. Sjahrir tidak menerima konsep materialisme-historis secara dogmatis. Ini berbeda dengan kaum Komunis, yang menganggap Sjahrir sebagai bagian dari kelompok sosialis yang berpihak kepada kapitalisme. Kelak Sjahrir banyak tidak sejalan dengan kaum Komunis.

Kader Dulu, Massa Kemudian Didepak dari PI, Sjahrir kembali ke tanah air dan mengembangkan jalan politiknya sendiri. Sepanjang hayat Sjahrir ikut serta membangun dan mengembangkan organisasi dan partai politik yang berjuang untuk kemerdekaan. Dari semua organisasi dan partai politik tersebut, ada benang merah yang jelas: partai dan organisasi tersebut berbasis kader, bukan massa.

Tahun 1931-1932, ia ikut mendirikan dan menjadi ketua umum Pendidikan Nasional Indonesia atau lebih dikenal sebagai PNI-Pendidikan. Partai ini adalah partai kader dengan jumlah anggota seribu orang.

PNI-Pendidikan menekankan perlunya peningkatan kecerdasan dan kesadaran politik kepada para anggotanya. J.D. Legge menyebut tugas PNI-Pendidikan kurang spektakuler: mendidik anggota pergerakan dan mempersiapkan diri untuk perjuangan jangka panjang menghadapi Belanda yang jauh lebih kuat. PNI-Pendidikan meyakini, kaum intelektual bertugas membangkitkan kekuatan rakyat, menafsirkan, dan memberikan landasan teoritis.

PNI-Pendidikan adalah antitesis bagi Partai Indonesia (Partindo) pimpinan Sukarno. Partindo memiliki puluhan ribu anggota. Soekarno memang meyakini, bahwa massa adalah kunci dalam pergerakan nasional. Kelak, keyakinan Soekarno ini bertahan hingga saat menjadi presiden. Sejumlah kebijakan politik Soekarno selalu berbasis pada massa, mulai dari politik konfrontatif hingga pemilihan umum.

Keyakinan Sjahrir soal pentingnya kader ini memang tak berlebihan. Sejumlah kader PNI-Pendidikan memang memotori gerakan perlawanan terhadap penjajah. Djohan Sjahroezah memimpin gerakan buruh perminyakan di Jawa Timur. Sementara itu, Sastra, memimpin gerakan bawah tanah di Priangan Timur.

Keyakinan yang sama digunakan Sjahrir untuk memimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia menyebut PSI sebagai partai kader. Calon anggota partai dididik dengan sistem sel. Kader juga harus melek politik, dan diwajibkan membaca dua media massa yang beraliran sosialis demokratik, yakni Harian Pedoman dan Majalah Siasat.

Mengapa partai kader? Sjahrir menegaskan, PSI tak perlu memiliki anggota berlimpah. Ia lebih memilih kualitas ketimbang kuantitas: jumlah boleh sedikit, tapi militan, memahami teori perjuangan, dan menguasai situasi dan kondisi. Untuk itu, Sjahrir merekrut kelompok terpelajar, dari kelas menengah yang kaya dan berpengaruh.

Alhasil, PSI tak pernah berkembang menjadi partai massa. Saat Majelis Syuro Muslimin Indonesia memiliki enam juta orang anggota, Partai Komunis Indonesia memiliki 500 ribu anggota, PSI hanya memiliki 3.049 anggota tetap dan 14.480 orang calon anggota pada tahun 1952. Tahun 1955, jumlah anggota bertambah namun tak banyak, hanya 50 ribu orang.

Pemilu 1955, PSI kalah telak dibandingkan empat partai besar, Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. PSI hanya meraih 753 ribu suara dari 38 juta pemilih, atau hanya dua persen. PSI menempati urutan kedelapan dan memiliki lima kursi di parlemen. Pemilu tahap kedua untuk memilih anggota konstituante, lembaga penyusun konstitusi, pun berakhir pahit. PSI hanya memperoleh 10 dari jatah 514 kursi konstituante.

Apa relevansi model partai kader seperti PSI di masa demokrasi Indonesia saat ini? Saat ini, mayoritas partai-partai modern Indonesia menyatakan diri sebagai partai kader. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berbasis massa pun menyatakan diri sebagai partai kader. Namun konsekuensi menjadi partai kader sangatlah berat.

Partai kader seperti PSI melakukan gerakan pendidikan kadernya secara intensif dan tertutup. Sistem sel menjadikan partai ini memiliki lingkar-lingkar kader sesuai kapasitas, loyalitas, dan kompetensi terhadap partai. Hubungan antara orang nomor satu partai dengan para kader relatif tak berjarak, sehingga transformasi pemikiran dan ideologi bisa berjalan cepat dan efektif. Sjahrir semasa memimpin PSI maupun PNI-Pendidikan selalu menyempatkan diri turun langsung ke sejumlah daerah menemui para kader dan memberikan arahan ideologis.

Keuntungan dari model ini adalah partai mengenali betul kader-kadernya yang bakal menggerakkan organisasi maupun memimpin massa. Ini berguna untuk meminimalisasi penyimpangan atau menekan munculnya ‘kader busuk’ yang justru merugikan partai. Hal inilah yang tak terlihat dari partai-partai Indonesia saat ini. Menamakan diri partai kader, partai-partai politik di Indonesia justru ‘kebobolan’ dengan sejumlah kader yang melakukan tindakan negatif yang merugikan partai: korupsi atau berbuat asusila. Ini yang membedakan tingkat kemurnian partai kader masa PSI dengan partai kader di masa sekarang.

Mungkin yang mirip dengan PSI dalam urusan kaderisasi saat ini adalah Partai Keadilan. Partai Keadilan (belakangan menjadi Partai Keadilan Sejahtera). Berangkat dari kalangan kampus, partai berideologi Islam itu memiliki sistem sel melalui kelompok halaqoh-halaqoh, atau kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok kecil dibimbing oleh seorang guru agama dan ideologi.

Keuntungan kedua model ini adalah munculnya kader-kader dengan pemikiran kuat yang dapat mempengaruhi publik. Kita tahu pada Masa Orde Baru, PSI dilarang hidup lagi setelah dibubarkan oleh Soekarno. Namun pemikiran sosialisme demokrasi kerakyatan ala PSI tak benar-benar mati. Soebadio Sastrosatomo, tokoh sosialis senior, menyebut PSI sebagai state of mind: persekutuan dan jaringan berdasarkan kesamaan gagasan dan spiritual.

Kerugian model ini tentu saja dalam hal massa. Partai yang menitikberatkan pada kader tak selamanya berhasil dalam urusan penggalangan massa. “Partai Sosialis menderita kekalahan yang menghancurkan, yakni kekalahan dalam politik massa,” kata Rudolf Mrazek, penulis biografi Sjahrir.

Dalam situasi politik Indonesia saat ini, terutama dalam kultur yang terbiasa serba instan, politik kader dalam arti sebenarnya tak populer. Partai Keadilan sudah pernah merasakan bagaimana menjadi partai tertutup, yang berujung kekalahan pada pemilu 1999. PKS mencoba membuka diri menjadi lebih berbasis massa, dengan menarik tokoh-tokoh yang memiliki basis massa untuk menjadi legislator atau anggota. Namun, konsekuensinya, di sejumlah daerah tokoh-tokoh PKS tak semuanya bisa dikendalikan dan ada yang terlibat tindakan di luar norma-norma partai.

Politik Indonesia saat ini tak lagi berangkat dari sistem kaderisasi yang baik. Politik Indonesia dijiwai oleh pragmatisme, yakni uang dan pencitraan. Sjahrir tak membangun PSI dengan citra dan polesan tata rias wajah. Ia juga tak punya cukup dana saat mengikuti pemilu 1955. Pedoman dan Siasat yang menjadi corong PSI benar-benar digunakan untuk pendidikan politik, bukan untuk memoles citra partai. Ini pula sebabnya seorang Rosihan Anwar, Pemimpin Redaksi Pedoman, tak terpilih di daerah pemilihan Sumatera Selatan. [air]
Sumber : Inilah Koran

Tinggalkan komentar

Sosialisme Kerakyatan Sjahrir Antitesis Komunisme-Fasisme

Opini: Muchlis Hasyim

Secara intelektual, Sjahrir dibesarkan dalam tradisi sosial-demokrasi Eropa. Ia percaya Marxisme, namun tidak percaya pada hukum-hukum sejarah yang niscaya pada satu tujuan tak terelakkan seperti yang diyakini kaum Komunis. Ia menolak adanya partai yang menganggap diri tak pernah salah dan punya otoritas menafsirkan teori Marxisme. Sjahrir menampik koletivisme yang mengancam demokrasi, dan oleh karenanya ia menolak komunisme dan fasisme.

Secara sepintas, komunisme tak berbeda dengan fasisme. Keduanya sama-sama sistem yang totaliter dan tak menghargai kebebasan manusia. Hani R. Hartoko, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dalam salah satu esainya menulis: komunisme adalah sistem totaliter yang mengindustrialisasi suatu masyarakat terbelakang; sedang fasisme adalah sistem totaliter untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat yang lebih maju industrinya.

Sjahrir sangat menolak fasisme. Ini terlihat dari pamfletnya yang terkenal, Perjuangan Kita. Ia menyesalkan, masuknya fasisme dalam jiwa bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, sebagaimana tertulis dalam Perjuangan Kita: ‘Pemuda kita itu umumnya hanya mempunyai kecakapan untuk menjadi serdadu, yaitu berbaris, menerima perintah menyerang, menyerbu dan berjibaku dan tidak pernah diajar memimpin. Oleh karena itu, ia tidak berpengetahuan lain, cara ia mengadakan propaganda dan agitasi pada rakyat banyak itu seperti dilihatnya dan diajarnya dari Jepang, yaitu fasistis. Sangat menyedihkan keadaan jiwa pemuda kita’.

Menurut J.D. Legge, sejak dulu, Sjahrir telah menyadari kemungkinan-kemungkinan otoriterisme yang melekat pada sebagian besar pemikiran kaum nasionalis, yang memandang negara sebagai sesuatu yang memungkinkan pemenuhan diri individu. Dalam pamflet Perjuangan Kita, Sjahrir menekankan perlunya revolusi kerakyatan.

“Revolusi kita ini yang keluar berupa revolusi nasional, jika dipandang dari dalam berupa revolusi kerakyatan,” tulisnya. “Negara Republik Indonesia yang kita jadikan alat dalam revolusi rakyat kita harus kita jadikan alat perjuangan demokratis, dibersihkan dari sisa-sisa Jepang dan fasismenya.”

Siapa yang memimpin revolusi ini? Sebagaimana keyakinan Sjahrir soal partai kader, partai dibentuk oleh mereka yang terdidik, berdisiplin, berpengetahuan modern untuk membawa rakyat dalam revolusi.

Menarik bahwa Sjahrir lebih mengedepankan demokrasi ketimbang nasionalisme dalam sebuah revolusi. Dalam Perjuangan Kita, ia menulis: “…revolusi nasional hanya merupakan hasil dari revolusi-demorasi kita. Bukan nasionalisme harus nomor satu akan tetapi demokrasi, meskipun kelihatannya lebih gampang kalau orang banyak dihasut membenci orang asing saja.”

Pemikiran Sjahrir dalam Perjuangan Kita, terutama mengenai kewaspadaan terhadap fasisme, masih sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Belajar dari bangkitnya rezim-rezim fasis dan ultranasionalis di seluruh Dunia, semua berawal dari situasi negara yang tak stabil. Rakyat merasa tidak aman, miskin, dan pemerintah cenderung tak berani bersikap.

Situasi seperti ini menyediakan potensi munculnya orang kuat yang menggunakan doktrin nasionalisme untuk membangkitkan pemerintahan totaliter. Maka demokrasi harus dipelihara.

Sosialisme Kerakyatan Rosihan Anwar mengatakan, salah satu sumbangsih Sjahrir untuk Indonesia adalah ideologi dan konsep ekonomi sosialisme kerakyatan. Ini bentuk lain dari sosialisme demokrasi yang diadaptasi dalam iklim sosial-politik Indonesia. Sjahrir tidak percaya perjuangan kelas masih relevan untuk meruntuhkan kapitalisme. Sosialisme justru bisa dicapai dengan jalan demokratis dan bukannya revolusi kekerasan.

Kata kunci sosialisme kerakyatan adalah kemanusiaan. Sebagaimana dikutip Rosihan dari dasar-dasar dan pandangan politik Partai Sosialis Indonesia, “Sosialisme yang kita maksudkan adalah sosialisme yang berdasarkan atas kerakyatan, yaitu sosialisme yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia orang seorang…Sosialisme semestinya tidaklah lain daripada penyempurnaan dari segala cita-cita kerakyatan, yaitu kemerdekaan serta kedewasaan kemanusiaan yang sebenarnya.”

‘Kemanusiaan’ pula yang membuat Sjahrir tak sejalan dengan kaum Komunis yang dijiwai ajaran dogmatis Stalin dan Lenin. “Mereka menghancurkan, dalam diri mereka sendiri, jiwa serta semangat sosialisme, yaitu kemampuan menghargai kemanusiaan dan martabat manusia,” katanya dalam pidato di Kongres Sosialis Asia II,di Bombay, India, 6 November 1956.

Namun Muhammad Chatib Basri, ekonom Universitas Indonesia yang propasar, mengkritik kontradiksi Sjahrir. Di satu sisi, Sjahrir bicara soal kemanusiaan dan menolak kolektivisme ala komunis. Ia tak percaya mekanisme pasar.

Di sisi lain, Sjahrir ingin adanya kebijakan negara yang menjaga kebebasan individu. Padahal, negara berpotensi menghancurkan kebebasan individu dan kemanusiaan. Mengutip Kenneth Arrow, Basri mengingatkan: preferensi sosial tak selamanya sejalan dengan preferensi individu. Mayoritas berpotensi menginjak minoritas. Sebaliknya, tak ada jaminan juga, preferensi pemerintah yang terdiri atas segelintir orang akan sejalan dengan preferensi publik.

Apa yang bisa kita ambil dari sosialisme kerakyatan Sjahrir ini? Pada dasarnya, semangat pemerintah untuk menyejahterakan rakyat haruslah menjunjung tinggi asas kemanusiaan seseorang. Program-program pemerintah tak boleh mengabaikan penghargaan terhadap rasa kemanusiaan, walaupun program itu mengatasnamakan kesejahteraan.

Pemberian bantuan langsung tunai secara serampangan jelas mengabaikan penghargaan terhadap rasa kemanusiaan, karena menganggap manusia tak ubahnya pengemis dan menciptakan mentalitas pengemis. Seperti kata Sjahrir, sebuah program pembangunan dan pemerintah haruslah penyempurnaan cita-cita kerakyatan, salah satunya kedewasaan kemanusiaan. [air]

Muchlis Hasyim, Pendiri Inilah Group
Sumber : Inilah Koran

Tinggalkan komentar

RETORIKA

PENDAHULUAN

Retorika :

1.      Seni berbicara

2.      Teknik mempengaruhi

 

Teknik  menyampaikan  sesuatu  yang  dimaksud  kepada   reseptor/ penerima

Retorika disebut berhasil jika komunikasi tepat diterima apa adanya

Inti : maksud tercapai

 

Unsur-unsur retorika :

1. Bahasa         Saluran : internet, pager, telp., langsung,

2. Argumen

3. Pembicara / komunikator

4. Reseptor

 

Komunikasi : proses penghantaran informasi dari satu  pihak  ke  pihak yang lain

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikator :

1.      Suasana 2.      Tempat 3.      Ekspresi
4.      Wawasan 5.      Usia dan jabatan  

 

Hal-hal yang berpengaruh dalam komunikasi

a. Komunikator :

- kecakapan

- wawasan pengetahuan

- sikap jiwa

- adat istiadat

- alat penyampai informasi

b. reseptor

 

Hal-hal yang harus diperhatikan [efektifitas berbicara] :

- persiapan

- pelaksanaan (pembukaan, isi, penutup)

 

Gaya berbicara :

- pakaian, karena dapat menimbulkan kesan pertama

- sikap fisik (mis. cara berdiri)

- arah pandangan mata

- mimik/air muka

- keharmonisan gerak

- sikap jiwa (kondisi psikologis)

- intonasi dan irama suara

 

Retorika yang baik :

- komunikator berhasil membangkitkan minat pendengar

- komunikator berhasil menarik perhatian

- pendengar harus merasa terlibat

- mampu menyampaikan informasi hingga mudah dipahami

- memberikan penegasan terhadap informasi yang dianggap penting

- informasi bermanfaat

Kelebihan dari berbicara antara lain lebih akrab, pribadi dan manusiawi, bahkan lebih dapat mempengaruhi orang lain daripada tulisan biasa. Itulah mengapa retorika, atau “ilmu bicara”, memegang peranan penting dalam sejarah hidup dan kehidupan sehari-hari manusia.

PIDATO

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Karena sasarannya lebih luas, penyampaian pidato lebih sulit daripada percakapan sehari-hari antar kawan. Pidato memerlukan perhatian khusus dalam persiapan, penyusunan serta yang paling penting dalam penyampaiannya. Untuk itu kita memerlukan retorika.

 

I.       Persiapan Pidato

              i.      Jenis-jenis pidato

1.      Impromptu (Dilakukan tanpa persiapan)

Keuntungannya :

1)      Lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara sebenarnya

2)      Gagasan dan pendapat datang secara spontan

3)      Memungkinkan pembicara terus berpikir

Kerugiannya :

1)      Dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara

2)      Penyampaian tidak lancar, terutama bagi yang masih hijau

3)      Gagasan yang disampaikan bisa jadi acak-acakan

4)      Mudah kena demam panggung

2.      Manuskrip (naskah)

Digunakan bila kesalahan kata sedikit saja dapat menimbulkan dampak buruk yang besar.

Keutungannya :

1)      Kata-katanya dapat dipilih sebaik-baiknya

2)      Pernyataan dapat dihemat

3)      Lebih fasih dalam berbicara

4)      Hal-hal yang menyimpang dapat dihindari

5)      Naskah dapat diterbitkan atau diperbanyak

Kerugiannya :

1)      Interaksi dengan pendengar menjadi kurang

2)      Pembicara terlihat kaku

3)      Tanggapan pendengar tak dapat mempengaruhi pesan

4)      Persiapannya lebih lama

Untuk mengurangi kerugian tersebut, dapat dilakukan :

(1)   Susun dulu garis besarnya dan siapkan bahan-bahannya

(2)   Tulis naskah seakan-akan Anda berbicara

(3)   Baca naskah berkali-kali sambil membayangkan pendengar

(4)   Hafalkan sekedarnya sehingga Anda dapat lebih sering melihat pendengar

(5)   Siapkan naskah dengan ketikan dan spasi besar serta batas pinggir yang luas

3.      Memoriter (hafalan)

Keuntungan dan kerugiannya hampir sama dengan pidato manuskrip, ditambah risiko yang lebih besar, LUPA.

4.      Ekstempore

Jenis pidato terbaik. Naskah pidato hanya berupa outline (garis besar) dan pokok-pokok penunjang, yang bersifat sebagai pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran

Keuntungannya :

1)      Komunikasi dengan pendengar lebih baik

2)      Pesan dapat diubah sesuai kebutuhan

3)      Penyajiannya lebih spontan

Kerugiannya :

1)      Persiapan kurang baik bila dibuat terburu-buru

2)      Pemilihan bahasa yang jelek

3)      Kefasihan kurang

4)      Kemungkinan menyimpang dari outline

5)      Tak dapat diterbitkan

Kecuali yang terakhir, semua kekurangan tsb dapat diatasi dengan latihan.

 

            ii.      Tema dan tujuan

 

1.      Tema

Kriteria tema yang baik :

1)      Tema harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda (Anda lebih tahu daripada khalayak)

2)      Tema harus menarik minat Anda

3)      Tema harus menarik minat khalayak

4)      Tema harus sesuai dengan pengetahuan khalayak

5)      Tema harus jelas ruang lingkup dan batasannya. (Jangan terlalu luas)

6)      Tema harus sesuai dengan waktu dan situasi

7)      Tema harus ditunjang dengan bahan lain.

Kriteria judul yang baik :

1)      Relevan, sesuai dengan tema

2)      Provokatif, dapat menimbulkan rasa ingin tahu

3)      Singkat, mudah diingat

2.      Tujuan : informative (memberi tahu), persuatif(mempengaruhi) atau rekreatif (menghibur)

          iii.      Pengembangan bahasan

Tema yang baik memerlukan keterangan penunjang yang baik, yang dipergunakan untuk memperjelas uraian, memperkuat pesan, menambah daya tarik dan mempermudah pengertian. :

(1)   Penjelasan

Keterangan yang sederhana dan tidak terinci, untuk mempersiapkan pendengar kepada keterangan penunjang lainnya. Penjelasan dapat dilakukan dengan definisi.

(2)   Contoh

Dapat membuat gagasan terasa lebih nyata dan mudah difahami. Dapat berupa cerita yang terinci (ilustrasi).

(3)   Analogi

Perbandingan antar dua hal atau lebih untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan.

Ada analogi harfiah dan ada analogi kiasan.

(4)   Testimoni

Yaitu pernyataan dalil atau orang ahli yang dikutip untuk menunjang pembicaraan.

(5)   Statistik

Sebaiknya digunakan angka-angka yang dibulatkan.

(6)   Perulangan

Menyebutkan gagasan yang sama dengan kata-kata yang berbeda.

 

II.    PENYUSUNAN PIDATO

              i.      Prinsip-prinsip komposisi pidato :

1.      Kesatuan

Hilangnya suatu bagian akan membuat seluruh isi rusak. Komposisi yang baik merupakan kesatuan yang utuh dalam :

a.       Isi, harus ada gagasan tunggal yang mendominasi uraian

b.      Tujuan, harus memilih satu tujuan antara menerangkan, mempengaruhi dan menghibur

c.       Sifat pembicaraan (mood), harus menentukan pidato bersifat formal atau informal.

Hindari penambahan bahan pidato yang mubazir !

2.      Pertautan (koherensi)

Urutan bagian uraian yang berkaitan satu sama lain, agar perpindahan dari pokok bahasan yang satu ke pokok lainnya berjalan lancar. Untuk memelihara pertautan dapat digunakan:

a.       Ungkapan penyambung (karena itu, jadi, dengan kata lain dsb)

b.      Paralelisme, mensejajarkan struktur kalimat yang sejenis untuk setiap pokok bahasan. (Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah …)

c.       Gema, yaitu kata atau gagasan dalam kalimat terdahulu yang diulang kembali. Dapat berupa sinonim, perulangan kata atau kata ganti

3.      Titik berat

Menunjukkan bagian-bagian penting dari pidato yang patut diperhatikan. Dinyatakan dengan hentian (pause), penaikan tekanan suara, perubahan nada, isyarat, dsb.

 

            ii.      Penyusunan pesan

Pidato perlu terdengar lebih menarik, jelas gagasan pokoknya dan pembagian pesannya sehingga memudahkan pengertian.

1.      Organisasi pesan

Uraian pidato dapat mengikuti enam macam urutan :

1.      Deduktif (menyatakan gagasan utama kemudian memperjelasnya dengan keterangan-keterangan penunjang)

2.      Induktif (mengemukakan dulu perincian-perincian kemudian menarik kesimpulan)

3.      Kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa)

4.      Logis (dari sebab ke akibat atau sebaliknya)

5.      Spasial (berdasarkan tempat)

6.      Topikal (berdasarkan tema pidato: pengelompokannya dari penting ke kurang penting, mudah ke sukar, dari yang dikenal ke yang asing)

 

2.      Pengaturan pesan (harus sejalan dengan proses berpikir manusia) :

1)      Perhatian

Pembicara harus mampu menarik perhatian khalayak pendengarnya. Sangat dipengaruhi dari cara membuka pidato

2)      Kebutuhan

Agar pidato diterima, harus mampu membuat pendengar membutuhkan isi pidato kita.

Dapat dilakukan dengan :

a.       Pernyataan : mengenai pentingnya masalah atau informasi yang akan Anda sampaikan

b.      Ilustrasi atau contoh kasus untuk menggambarkan kebutuhan

c.       Ramifikasi : penambahan contoh dan teknik pengembangan untuk memperkuat kesan

d.      Penunjukan hubungan antara kebutuhan itu dengan pendengar

3)      Pemuasan

Harus berusaha agar khalayak menyetujui gagasan (pidato persuasive) atau memahami bahasan (pidato informatif) yang kita sampaikan

Dalam pidato persuasif kita menggunakan teknik pengembangan sbb :

1.      Pernyataan

2.      Penjelasan

3.      Demonstrasi teoritis

4.      Pengalaman praktis

5.      Penolakan keberatan

Dalam pidato informatif kita menggunakan teknik pengembangan sbb :

1.      Ikhtisar pendahuluan, (“daftar isi” pidato)

2.      Informasi terinci

3.      Ikhtisar akhir dan kesimpulan

4)      Visualisasi

Umumnya pada pidato persuasif, yaitu dengan memberikan gambaran mengenai apa yang akan terjadi bila gagasan kita dilaksanakan atau tidak

5)      Tindakan

Umumnya pada pidato persuasif yaitu dengan membentuk sikap atau tindakan yang nyata untuk menghadapi kemungkinan masa depan.

 

3.      Garis-garis besar pidato

Garis-garis besar pidato akan menentukan “perjalanan” pidato itu sendiri.

(1)   Macam-macam garis besar

1.      Garis besar lengkap (digunakan oleh pembicara yang bukan ahli dalam penyajian, memuat pikiran pokok yang ditulis dalam kalimat sempurna lengkap dengan bahan-bahan penunjang uraian)

2.      Garis besar singkat, hanya diperlukan sebagai pedoman atau pengingat, memuat inti-inti pembicaraan saja

3.      Garis besar alur teknik, memuat teknik-teknik pidato yang akan diterapkan, digunakan bersama garis besar lengkap.

 

4.      Pemilihan kata-kata

Pembentukan kesan pendengar terhadap pidato sangat tergantung dari pilihan kata yang digunakan pembicara. Syarat kata-kata :

 

 

1)      Jelas, gunakan :

-          istilah yang spesifik (tertentu)

-          kata-kata yang sederhana

-          perulangan gagasan yang sama dengan kata yang berbeda

2)      Tepat, sesuai dengan pribadi pembicara, jenis pesan, kondisi khalayak dan situasi komunikasi.

-          Hindari kata-kata klise

-          Gunakan bahasa pasaran/ pergaulan dengan hati-hati

-          Hati-hati dalam penggunaan kata-kata asing

-          Hindari kata-kata vulgar dan tidak sopan

-          Jangan menggunakan penjulukan yang buruk

-          Jangan menggunakan “pelembutan kata” yang berlebihan

3)      Menarik, menimbulkan kesan yang kuat, hidup dan merebut perhatian

-          Pilihlah kata-kata yang menyentuh langsung diri khalayah,

-          Gunakan kata yang dapat melukiskan sikap dan perasaan atau keadaan.

 

5.      Pembukaan pidato

Untuk membangkitkan perhatian, memperjelas latar belakang pembicaraan dan menciptakan kesan yang baik mengenai pembicara.

Cara membuka pidato :

1.      Langsung menyebutkan pokok persoalan

2.      Melukiskan latar belakang masalah

3.      Menghubungkan dengan peristiwa yang sedang menjadi pusat perhatian

4.      Menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati

5.      Menghubungkan dengan tempat pembicara berpidato

6.      Menghubungkan dengan suasana emosi khalayak

7.      Menghubungkan dengan kejadian sejarah dimasa lalu

8.      Menghubungkan dengan kepentingan utama pendengar

9.      Memuji khalayak atas prestasinya

10.  Memulai dengan pernyataan yang mengejutkan

11.  Mengajukan pertanyaan yang provokatif atau serentetan pertanyaan

12.  Menyatakan kutipan

13.  Menceritakan pengalaman pribadi

14.  Mengicahkan cerita factual atau situasi hipotesis

15.  Menyatakan teori atau prinsip yang kebenarannya tidak diragukan lagi

16.  Membuat humor

 

6.      Penutup Pidato

Tujuannya memfokuskan pikiran dan perasaan khalayak pada gagasan utama atau kesimpulan. Penutup pidato juga harus dipersiapkan sebelumnya dan sebaiknya dihafal.

Beberapa cara menutup pidato :

1.      Menyimpulkan atau mengemukakan ikhtisar pembicaraan

2.      Menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat yang berbeda

3.      Mendorong khalayak untuk bertindak (appeal for action)

4.      Mengakhiri dengan klimaks

5.      Mengatakan kutipan peribahasa, sajak

6.      Menceritakan contoh sebagai ilustrasi tema pembicaraan

7.      Menerangkan maksud pribadi pembicara yang sebenarnya

8.      Menghargai khalayak

9.      Membuat pernyataan yang humoris

 

 

          iii.      Penyampaian Pidato

Penyampaian adalah unsure terpenting dan tersulit. Kecemasan berbicara menghilangkan keterampilan, kepercayaan diri dan kredibilitas seorang pembicara.

1.      Percaya diri dan kredibilitas

Sebab-sebab kecemasan berbicara :

1)      Tidak tahu apa yang harus dikatakan

2)      Tahu bahwa dirinya akan dinilai

3)      Berhadapan dengan situasi yang asing dan tidak siap

Pengendalian kecemasan berbicara :

1)      Metode jangka panjang

Tingkatkan pengetahuan retorika. Banyak berlatih menulis dan mempraktekkan pidato

2)      Metode jangka pendek

Gunakan teknik relaksasi dan pernafasan untuk mengendurkan otot-otot Anda.

Tanamkan keberanian, bersenyumlah kepada hadirin.

Pancing tanggapan hadirin pada permulaan pidato agar pembicara terlibat dalam interaksi dengan hadirin dan melupakan kecemasan serta menikmati pembicaraan.

Komponen kredibilitas :

Anda dapat memeriksa kredibilitas Anda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1)      Bagaimana pandangan khalayak terhadap diri Anda ? (kredibilitas awal)

2)      Mengapa Anda memilih tema itu ? (good character)

3)      Apakah Anda pantas berbicara tentang tema itu ? (otoritas)

4)      Bagaimana sikap Anda pada para hadirin ?

5)      Teknik-teknik apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kredibilitas Anda ?

6)      Apakah penyajian Anda adil dan objektif ?

7)      Apakah Anda menggunakan cara-cara menarik perhatian seperti gerak atau alat-alat Bantu?

Ingatlah bahwa Anda dinilai dari :

1)      Reputasi Anda

2)      Perkenalan tentang Anda

3)      Apa yang Anda ucapkan

4)      Cara Anda berkomunikasi

5)      Pernyataan yang menciptakan kesan baik tentang Anda

 

2.      Prinsip penyampaian pidato

1)      Kontak

Pelihara kontak visual dan kontak mental dengan khalayak.

2)      Olah vokal

Kita dapat menggunakan suara kita untuk memberikan makna tersendiri pada pidato kita

3)      Olah visual

Berbicaralah dengan seluruh kepribadian Anda, dengan wajah, tangan, dan tubuh Anda.

Ciri-ciri isyarat yang baik :

(1)   Bersifat spontan dan alamiah

(2)   Mengkoordinasikan seluruh gerak tubuh

(3)   Dilakukan pada waktu yang tepat

(4)   Dilakukan penuh, tidak sepotong-sepotong

(5)   Sesuai dengan gagasan yang disampaikan

(6)   Sesuai dengan besar dan jenis (budaya) khalayak

(7)   Bervariasi

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 89 pengikut lainnya.