Pemerintahan dalam suatu negara mempunyai fungsi untuk mengelola, melayani masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya, tetapi itu tidak berlaku di Indonesia, pemerintah justru lebih cenderung menyengsarakan rakyatnya, ini bisa dilihat dan dibuktikan, salah satunya dengan dicabutnya subsidi BBM yang akhirnya harga BBM menjadi naik, kebijakan ini hanya menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia. Kenapa…..? Pencabutan subsidi bukanlah kebijakan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, kebijakan yang tidak sama sekali pro terhadap rakyat, kebijakan yang cenderung mengarah kepada “PENYENGSARAAN RAKYAT“, kebijakan yang menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan rencana kenaikkan BBM antara 25-30 %, harga kebutuhan pokok pun mengalami kenaikan, karena BBM adalah salah satu komoditas penting (vital). Ketika harga BBM mengalami kenaikan maka akan mempengaruhi aspek sosial lainnya, terlebih terhadap aspek yang bersifat ekonomis akan mengalami kenaikan harga pula. Dicabutnya subsidi BBM bagi rakyat, ditengah kondisi masyarakat yang miskin dan rendahnya daya beli masyarakat, lagi dan lagi akan membebani masyarakat, dengan alasan untuk menyelamatkan beban keuangan Negara (APBN) yang defisit, pemerintah seharusnya bisa mencari jalan keluar yang lebih memihak rakyat dengan upaya menjadikan rakyat sejahtera, mendorong ekonomi rakyat agar lebih mandiri sehingga memudahkan rakyat didalam meningkatkan taraf hidupnya. Baca entri selengkapnya »











