TOLAK KENAIKAN HARGA BBM

Pemerintahan dalam suatu negara mempunyai fungsi untuk mengelola, melayani masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya, tetapi itu tidak berlaku di Indonesia, pemerintah justru lebih cenderung menyengsarakan rakyatnya, ini bisa dilihat dan dibuktikan, salah satunya dengan dicabutnya subsidi BBM yang akhirnya harga BBM menjadi naik, kebijakan ini hanya menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia. Kenapa…..? Pencabutan subsidi bukanlah kebijakan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, kebijakan yang tidak sama sekali pro terhadap rakyat, kebijakan yang cenderung mengarah kepada “PENYENGSARAAN RAKYAT“, kebijakan yang menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan rencana kenaikkan BBM antara 25-30 %, harga kebutuhan pokok pun mengalami kenaikan, karena BBM adalah salah satu komoditas penting (vital). Ketika harga BBM mengalami kenaikan maka akan mempengaruhi aspek sosial lainnya, terlebih terhadap aspek yang bersifat ekonomis akan mengalami kenaikan harga pula. Dicabutnya subsidi BBM bagi rakyat, ditengah kondisi masyarakat yang miskin dan rendahnya daya beli masyarakat, lagi dan lagi akan membebani masyarakat, dengan alasan untuk menyelamatkan beban keuangan Negara (APBN) yang defisit, pemerintah seharusnya bisa mencari jalan keluar yang lebih memihak rakyat dengan upaya menjadikan rakyat sejahtera, mendorong ekonomi rakyat agar lebih mandiri sehingga memudahkan rakyat didalam meningkatkan taraf hidupnya.

Tolak Kenaikan BBM

BBM Naik sama dengan Penyengsaraan Rakyat

Pemerintahan dalam suatu negara mempunyai fungsi untuk mengelola, melayani masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya, tetapi itu tidak berlaku di Indonesia, pemerintah justru lebih cenderung menyengsarakan rakyatnya, ini bisa dilihat dan dibuktikan, salah satunya dengan dicabutanya subsidi BBM yang akhirnya harga BBM menjadi naik, kebijakan ini hanya menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia. Kenapa…..?. Pencabutan subsidi bukanlah kebijakan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, kebijakan yang tidak sama sekali pro terhadap rakyat, kebijakan yang cenderung mengarah kepada “PENYENGSARAAN RAKYAT“, kebijakan yang menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, dengan rencana kenaikkan BBM antara 25-30 %, harga kebutuhan pokok pun menjadi melambung naik, karena memang BBM adalah salah satu barang yang vital (penting), ketika BBM naik semua aspek social akan terpengaruh, terlebih aspek yang bersifat ekonomis akan menjadi naik. Kenaikan BBM dengan dicabutnya subsidi, ditengah kondisi masyarakat yang miskin dan bahkan dibawah garis kemiskinan, lagi dan lagi akan membebankan masyarakat, dengan alasan untuk menyelamatkan beban keuangan Negara (APBN) yang devisit, seharusnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bukan kebijakan yang akhirnya dibebankan kepada rakyat, pemerintah harusnya harus bisa mencari jalan keluar yang lebih pro rakyat dengan upaya menjadikan rakyat sejahtera, mendorong ekonomi rakyat bisa lebih mandiri sehingga memudahkan rakyat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya perbaikan ekonomi rakyat.