TOLAK KENAIKAN HARGA BBM

Pemerintahan dalam suatu negara mempunyai fungsi untuk mengelola, melayani masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya, tetapi itu tidak berlaku di Indonesia, pemerintah justru lebih cenderung menyengsarakan rakyatnya, ini bisa dilihat dan dibuktikan, salah satunya dengan dicabutnya subsidi BBM yang akhirnya harga BBM menjadi naik, kebijakan ini hanya menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia. Kenapa…..? Pencabutan subsidi bukanlah kebijakan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, kebijakan yang tidak sama sekali pro terhadap rakyat, kebijakan yang cenderung mengarah kepada “PENYENGSARAAN RAKYAT“, kebijakan yang menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan rencana kenaikkan BBM antara 25-30 %, harga kebutuhan pokok pun mengalami kenaikan, karena BBM adalah salah satu komoditas penting (vital). Ketika harga BBM mengalami kenaikan maka akan mempengaruhi aspek sosial lainnya, terlebih terhadap aspek yang bersifat ekonomis akan mengalami kenaikan harga pula. Dicabutnya subsidi BBM bagi rakyat, ditengah kondisi masyarakat yang miskin dan rendahnya daya beli masyarakat, lagi dan lagi akan membebani masyarakat, dengan alasan untuk menyelamatkan beban keuangan Negara (APBN) yang defisit, pemerintah seharusnya bisa mencari jalan keluar yang lebih memihak rakyat dengan upaya menjadikan rakyat sejahtera, mendorong ekonomi rakyat agar lebih mandiri sehingga memudahkan rakyat didalam meningkatkan taraf hidupnya.

Kebangkitan nasional pada tahun 1908 memiliki esensi bangkit dari penindasan penjajah asing, menjadi masyarakat yang merdeka dan sejahtera. Kenyataanya pada seabad kebangkitan nasional justru terjadi keterpurukan keadilan, kebebasan, kesejahteraan. Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM merupakan sikap ketidakmampuan dalam melaksanakan tanggungjawab melindungi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kebangkitan nasional semestinya menjadi langkah awal pemerintah menunjukan sikap kepahlawanan membela kepentingan rakyat.

Terlebih kebijakan dialihkannya subsidi BBM tersebut dengan BLT Plus dan semacamnya adalah hanya kebijakan yang bersifat “Surak” dan hanya untuk ngadem-ngademi gejolak masyarakat, dan kebijakan tersebut tidak memberikan pendidikan terhadap rakyat, justru akan menimbulkan konflik pada akar rumput (horizontal), dan pemerintah sendirilah yang menjadikan rakyatnya sengsara dan menciptakan keresahan social serta membuat kondisi masyarakat tidak kondusif.

Banyak jalan keluar untuk menyelamatkan keuangan Negara, bukan hanya dengan cara menaikkan harga BBM. Dengan cara mengurangi pembelanjaan Negara yang terlalu boros, memberantas pungutan-pungutan liar yang dapat merugikan keuangan Negara dan merampas harta rakyat, memberantas KORUPSI dan menangkap para pelaku pembalakan kayu (illegal loging), mengambil alih produksi minyak bumi yang banyak dikelol oleh pihak asing serta mengoptimalkan SDA yang masih belum optimal dimanfaatkan, menerapkan sistem pajak progresif bagi kalangan masyarakat kelas atas sehingga terjadi subsidi silang dan solidaritas nasional adalah beberapa opsi/solusi dari banyak opsi yang bisa pemerintah lakukan, tapi sayangnya pemerintah tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Pemerintah hanya bisa dan berani untuk menyengsarakan masyarakat, pemerintah hanya bisa memikirkan bagaimana mensejahterakan dirinya sendiri.

Sekali lagi, bahwa kebijakan mencabut subsidi harga adalah kebijakan “PENYENGSARAAN RAKYAT”.

Daftar Kesengsaraan dan penderintaan rakyat sudah parah, akut dan kronis, penderitaan rakyat akan semakin panjang dengan kebijakan menaikan harga BBM, kemiskinan dan pengangguran massal akan terjadi.

BBM naik = Kesengsaraan Massal

BBM naik = Pemiskinan Massal

BBM naik = Pembunuhan Perlahan

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam menuntut :

1. MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM

2. TANGKAP, ADILI, DAN SITA HARTA KORUPTOR

3. BERLAKUKAN PAJAK PROGRESIF

GERAKAN MAHASISWA SOSIALIS (GEMSOS) CIREBON

FORUM DISKUSI MAHASISWA (FORDISMA) UNTAG ’45

PMII CIREBON

KAMMI CIREBON

SOMASI

PRESIDIUM MAHASISWA (PRESMA) UNSWAGATI

Senin, 19 Mei 2008