Tolak Kenaikan BBM

BBM Naik sama dengan Penyengsaraan Rakyat

Pemerintahan dalam suatu negara mempunyai fungsi untuk mengelola, melayani masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya, tetapi itu tidak berlaku di Indonesia, pemerintah justru lebih cenderung menyengsarakan rakyatnya, ini bisa dilihat dan dibuktikan, salah satunya dengan dicabutanya subsidi BBM yang akhirnya harga BBM menjadi naik, kebijakan ini hanya menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia. Kenapa…..?. Pencabutan subsidi bukanlah kebijakan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, kebijakan yang tidak sama sekali pro terhadap rakyat, kebijakan yang cenderung mengarah kepada “PENYENGSARAAN RAKYAT“, kebijakan yang menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, dengan rencana kenaikkan BBM antara 25-30 %, harga kebutuhan pokok pun menjadi melambung naik, karena memang BBM adalah salah satu barang yang vital (penting), ketika BBM naik semua aspek social akan terpengaruh, terlebih aspek yang bersifat ekonomis akan menjadi naik. Kenaikan BBM dengan dicabutnya subsidi, ditengah kondisi masyarakat yang miskin dan bahkan dibawah garis kemiskinan, lagi dan lagi akan membebankan masyarakat, dengan alasan untuk menyelamatkan beban keuangan Negara (APBN) yang devisit, seharusnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bukan kebijakan yang akhirnya dibebankan kepada rakyat, pemerintah harusnya harus bisa mencari jalan keluar yang lebih pro rakyat dengan upaya menjadikan rakyat sejahtera, mendorong ekonomi rakyat bisa lebih mandiri sehingga memudahkan rakyat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya perbaikan ekonomi rakyat.

Terlebih kebijakan dialihkannya subsidi BBM tersebut dengan BLT Plus dan semacamnya adalah hanya kebijakan yang bersifat “Surak” dan hanya untuk ngadem-ngademi gejolak masyarakat, dan kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang mendidik dan tidak memberikan pendidikan terhadap rakyat, dan justru akan menimbulkan konflik pada akar rumput (horizontal), dan pemerintah sendirilah yang menjadikan rakyatnya sengsara dan menciptakan keresahan social dan membuat kondisi masyarakat yang tidak kondusif.

Banyak jalan keluar untuk menyelamatkan keuangan Negara, bukan hanya dengan cara menaikkan harga BBM. Dengan cara mengurangi pembelanjaan Negara yang terlaku boros, memberantas pungutan-pungutan liar yang dapat merugikan keuangan Negara, termasuk memberantas KORUTOR dan pembalakan kayu (illegal loging), mengambil alih produksi minyak bumi yang banyak dikelol oleh pihak asing serta mengoptimalkan SDA yang masih belum optimal dimanfaatkan, sebenarnya adalah salah satu opsi/solusi dari banyak opsi yang bisa pemerintah lakukan, tapi sayangnya pemerintah tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Pemerintah hanya bisa dan berani untuk menyengsarakan masyarakat dan pemerintah hanya bisa memikirkan bagaimana mensejahterakan dirinya sendiri.

Sekali lagi, bahwa kebijakan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil, kebijakan yang salah kaprah dan merupakan kebijakan “PENYENGSARAAN RAKYAT”.

Daftar Kesengsaraan dan penderintaan rakyat sudah parah, akut dan kronis, penderitaan rakyat akan semakin panjang dengan keijakan menaikan harga BBM, kemiskinan dan pengangguran masal akan terjadi.

BBM naik = Kesengsaraa Masal

BBM naik = Pemiskinan Massal

BBM naik = Pembunuhan Perlahan

Rakyat hanya dijadikan sebagai objek-penderita-kebijakan yang menguntungkan kaum kapiatal capital.

Maka dari itu kami yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis ( GMS) Cirebon menuntut :

1. Menolak kenaikan harga BBM
2. Sita asset – asset para koruptor dan adili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Propaganda

Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMS) Cirebon